Paradiplomacy dalam Lingkaran Politik Luar Negeri Indonesia

Konsep Paradiplomacy

Konsep diplomasi secara tradisional yang merupakan ranah milik pemerintah pusat saat ini mengalami pergeseran, dengan masuknya berbagai aktor baru yang juga memainkan peran diplomasi. Saat ini, sudah merupakan hal yang jamak bahwa bukan hanya pemerintah pusat saja yang memiliki peran dalam hubungan antar negara, namun dalam beberapa segi, pemerintah daerah dari berbagai negara juga berperan dalam hubungan internasional.

Diplomasi dengan aktor pemerintah daerah disebut sebagai paradiplomacy. Penyebutan paradiplomacy ini menunjuk pada suatu konsep kapasitas kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh entitas sub-negara, yang dijalankan di arena internasional untuk tujuan tertentu. [i] Dalam menjalankan diplomasi, aktor sub-nasional ini dapat mendirikan perwakilan dan memiliki kontak formal maupun informal, permanen maupun ad hoc, dengan entitas pemerintah maupun swasta asing, dengan tujuan memajukan kepentingan sosial ekonomi atau politik maupun dimensi kepentingan lainnya, yang sesuai dengan amanat konstitusional atau kompetensi yang dimilikinya.[ii] Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa aktivitas atau lapisan paradiplomacy meliputi tiga bidang yaitu politik, ekonomi dan budaya yang saling berkelindan.

Motivasi terkuat yang melatarbelakangi munculnya keinginan daerah untuk melakukan kegiatan diplomasi adalah faktor ekonomi. Tujuan daerah untuk melakukan paradiplomacy dalam hal ini adalah untuk menarik investasi asing, menarik perusahaan multinasional ke wilayahnya, dan menargetkan pasar ekspor baru. Fungsinya tertuju semata untuk berkompetisi di tingkat global, sehingga tidak memiliki faktor politik sama sekali.

Lapisan kedua melibatkan kerja sama (budaya, pendidikan, teknik, dan lain sebagainya). Dalam hal ini, paradiplomacy lebih luas cakupannya dan lebih multidimensi, karena tidak hanya berfokus pada perolehan ekonomi. Sementara lapisan ketiga melibatkan segi politik, dimana paradiplomacy lebih mengetengahkan identitas yang berbeda dari identitas yang dimunculkan oleh pemerintah pusat. Beberapa wilayah di Eropa seperti Flanders, Catalonia dan Basque serta Quebec di Kanada memunculkan paradiplomacy ini. Dalam hal ini, daerah berupaya membentuk serangkaian hubungan internasional yang akan menegaskan kekhususan (distinctiveness) budaya, otonomi politik dan karakter bangsa atau sub-nasional masyarakat yang mereka wakili.[iii] Namun, patut dicatat bahwa seluruh kegiatan paradiplomacy memiliki komponen ekonomi, dengan penambahan elemen-elemen lain seperti kerja sama maupun menjurus ke politik.

Letak geografis yang berbatasan juga merupakan sarana pencetus munculnya paradiplomacy. Regionalisme lintas batas sering didasarkan pada logika untuk memanfaatkan sumber daya alam secara ekonomis atau kesamaan budaya yang dipisahkan oleh batas buatan. Hal ini misalnya diterapkan dalam ASEAN melalui pembentukan IMT-GT atau Sijori. Sementara kerja sama antar daerah yang tidak berbatasan didasarkan pada kepentingan bersama yang sifatnya fungsional dan mengambil manfaat dari sumber daya yang dapat digunakan secara bersama.

Untuk menjamin suksesnya paradiplomacy, diperlukan pemahaman mengenai kekuatan yang akan melengkapi kemitraan antar daerah ini dan bagaimana hal ini dapat tercapai. Kerja sama dalam bidang lingkungan hidup, pengembangan infrastruktur, dan pertukaran budaya merupakan jenis kerja sama yang paling mudah untuk dilakukan dalam kerangka paradiplomacy. Sementara kerja sama dalam hal menarik FDI dipandang lebih sulit. Jika paradiplomacy difokuskan pada pengembangan ekonomi, khususnya untuk menarik FDI, maka diperlukan strategi tertentu seperti menargetkan jenis investasi tertentu untuk melengkapi perekonomian daerah yang telah ada atau untuk mengembangkan kluster ekonomi khusus. Daerah juga harus mempelajari insentif yang akan dikemas seperti insentif keuangan, pajak, lokasi dan dukungan infrastruktur. Untuk kerja sama di bidang UKM yang memerlukan bantuan untuk pasar dan promosi ekspor, daerah yang akan bersinergi dalam kerja sama internasional ini perlu memetakan komplementaritas dan sinergi untuk meningkatkan daya saing pasar.

Menurut Profesor Michael Keating dari Universitas Aberdeen, Skotlandia, daerah yang akan bekerja sama perlu menekankan kejelasan, siapa yang akan memerlukan dan mendapatkan keuntungan dari kerja sama antar daerah ini. Kerja sama yang dipandang paling mungkin sukses adalah kerja sama yang ditujukan untuk pengembangan UKM dan dititikberatkan pada masalah spesifik. Yang tak kalah pentingnya, daerah yang akan melakukan kerja sama memiliki tingkat pembangunan yang sama, atau paling tidak memiliki kebutuhan yang dapat saling melengkapi, memiliki keahlian dan sumber daya.[iv]

Prasyarat kedua untuk suksesnya kerja sama antar daerah adalah prasyarat kelembagaan, yaitu adanya  unsur dari pemerintah daerah yang bertindak sebagai interlocutor (penghubung dan penengah) yang akan menjembatani dan mengumpulkan berbagai kepentingan yang ada di wilayah tersebut. Ketiga, daerah yang akan bekerja sama memiliki struktur, kewenangan dan kekuatan yang serupa. Prasyarat ketiga ini diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan, misalnya salah satu daerah memiliki kewenangan legislatif, administratif dan keuangan yang tinggi sementara daerah yang akan diajak bekerja sama hanya memiliki status kota tanpa kewenangan tinggi.[v]

Pengejawantahan Paradiplomacy di Indonesia

Dalam UU no. 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah, terdapat kewenangan daerah otonom untuk melakukan sebagian kerja sama luar negeri. Hal ini tercantum dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ditegaskan pula dalam penjelasan pasalnya bahwa selain sister city/province, Pemda juga dapat membuat perjanjian kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU ini menjadi landasan hukum pelaksanaan paradiplomacy oleh pemerintah daerah di Indonesia, selain tentunya UU no.24/2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dalam praktiknya, umumnya bentuk kerja sama antar daerah antara Indonesia dengan negara lain adalah sister city/province.[vi] Kerja sama ini umumnya dibentuk dengan dasar pemikiran untuk meningkatkan saling pemahaman atas potensi yang dapat dikerjasamakan antara dua provinsi atau kota yang ada di Indonesia dengan mitranya di negara lai. Kerja sama yang dibentuk umumnya berada di ranah ekonomi dan sosial budaya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa dengan sistem desentralisasi yang dianut dalam pengaturan administrasi pemerintahan dalam negeri di Indonesia, pemerintah daerah mulai berpikiran outward looking, mencari potensi kerja sama dengan wilayah lain yang mampu melengkapi dan mendorong pembangunan daerahnya secara komprehensif, inklusif dan kompetitif dan berlandaskan semangat untuk memberi kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Namun demikian, dari sekian banyak kerja sama sister province/city yang ditandatangani oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan mitra-mitranya dari negara lain, masih sering dijumpai ketidakefektifan kerja sama. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena proses “matchmaking” yang dilalui tidak melalui analisis mendalam; kurangnya pemfokusan kerja sama; kebutaan terhadap kebutuhan, potensi, persamaan dan komplementaritas sektor-sektor yang akan dikerjasamakan serta keunggulan masing-masing daerah yang akan dijadikan sister province/city. Terkadang pula terjadi pembuatan MoU yang sifatnya tergesa-gesa karena mengejar rencana kunjungan tingkat tinggi, sehingga analisis kebutuhan, keunggulan, kelemahan dan komplementaritas terlewatkan. Akibatnya, pasca penandatanganan MoU, kerja sama yang terlihat rosy di atas kertas tidak terwujud atau tidak efektif, hingga masa berlaku MoU berakhir.

Di lain pihak, jika kita sekilas, maka kegiatan paradiplomacy pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil umumnya adalah dengan pemerintah provinsi/kota di negara maju, dimana pihak Indonesia menerima manfaat lebih dalam hal kerja sama teknik, ekonomi, pertukaran budaya, akademis, dan pariwisata. Contohnya adalah kerja sama sister province antara DIY dengan Kyoto Prefecture Jepang, yang dimulai tahun 1985, dan diperbarui kembali melalui Reaffirmation of The Sister Agreement Between Yogyakarta Special Region, Republic of Indonesia, and Kyoto Perfecture, pada 20 Oktober 2010.[vii]

Mengingat bahwa filosofi kerja sama dalam Sister Province/City umumnya adalah goodwill, semangat untuk saling mengenal, mempromosikan potensi dan saling menguntungkan, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengefektifkan setiap potensi kerja sama, sektor yang akan dikerjasamakan, keunggulan dan komplementaritas yang dapat ditawarkan oleh setiap daerah yang akan dijadikan target kerja sama Sister Province/City.

Usulan

Pemerintah pusat c.q. Kementerian Dalam Negeri kiranya dapat memetakan potensi dan sektor unggulan setiap daerah kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia, dalam bentuk database. Hal ini akan sangat membantu jika perwakilan RI menerima usulan dari mitra setempat maupun berinisiatif untuk menjajaki kerja sama sister province/city. Pemetaan secara rinci akan menghindarkan besarnya probabilitas ketidakefektifan kerja sama, “meraba-raba” provinsi atau kota/kabupaten mana yang dipandang pas untuk dijadikan kota/provinsi kembar, dan menghindari perjanjian yang “tidur” setelah ditandatangani karena mismatching baik dalam hal pemilihan sektor maupun pemilihan daerah yang dikerjasamakan.

Perlunya updating secara berkala daerah mana saja di Indonesia yang memiliki hubungan dengan wilayah lain di luar negeri dan status terakhir perjanjian yang dimiliki. Hal ini untuk menghindarkan penumpukan adanya daerah tertentu yang memiliki banyak perjanjian sister province/city, sementara terdapat kota/kabupaten atau provinsi lain yang belum pernah memiliki perjanjian serupa. Tujuan akhirnya adalah agar semua wilayah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan dan mendapatkan kesempatan untuk berhubungan dengan mitra-mitranya di negara lain yang akan memberikan kemanfaatan kemajuan pembangunan di daerahnya.

Perlunya kemudahan untuk mengakses hasil pemetaan dan updating tersebut pada butir (14) dan (15) bagi perwakilan RI di seluruh dunia. Jika memang diperlukan, kiranya juga ada one desk service di salah satu instansi terkait yang menangani paradiplomacy ini, yang berguna untuk mendapatkan informasi terbaru atau untuk menanyakan hal-hal terkait dengan sister province/city, status terakhir, tata cara pengajuan perjanjian, dan hal-hal terkait lainnya.

Penutup

Kebijakan luar negeri, pertahanan negara, kebijakan moneter dan fiskal secara tradisional merupakan ranah kekuasaan pemerintah pusat. Namun demikian, dengan perkembangan hubungan internasional saat ini yang telah melibatkan non-state actors, keterlibatan pemerintah daerah dalam arena internasional akan memperkaya khasanah hubungan antar bangsa. Partisipasi daerah dalam kegiatan paradiplomacy akan melengkapi dan memberikan kemanfaatan dalam pembangunan negara secara komprehensif.

Pemerintah pusat tetap merupakan pemegang kebijakan tertinggi dalam kebijakan luar negeri, terlepas dari seberapa besar otonomi yang dimiliki daerah. Pemerintah pusat tetap harus mengarahkan partisipasi daerah di arena internasional, setidak-tidaknya untuk memastikan koherensi dengan kebijakan luar negeri.

---

[i] Stefan Wolff, Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges, www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf.

[ii] Noé Cornago, Exploring the Global Dimensions of Paradiplomacy Functional and Normative Dynamics in the Global Spreading of Subnational Involvement in International Affairs, October 2000, http://www.forumfed.org/en/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-int-cornago.pdf

[iii] André Lecours, Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.

[iv] Michael Keating, Paradiplomacy and Regional Networking, www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-eu-keating.pdf

[v] Keating, idem.

[vi] Kerja sama khusus berupa pemberian bantuan kemanusiaan pernah dilakukan oleh Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau untuk para pengungsi Somalia pada tahun 2011.

[vii] Takdir Ali Mukti, Laporan Penelitian tentang kerjasama luar negeri yg dilakukan oleh Pemda DIY antara 2003-2012, hal 18-27,  komunikasi melalui surat elektronik tanggal 19 Maret 2014. 

Nonton Acara di Tipi di Negeri Seribu Menara

Sudah satu setengah tahun saya berada di negeri yang bertajuk seribu menara (kata salah satu pengarang). Iya sih...emang banyak menara masjid yang indah-indah di negara ini, peninggalan berbagai dinasti Islam yang dulu menguasai negara ini. Dari dinasti Fattimiyyah, Ayyubiyyah, Mamluk dll...(maaf, ga apal...kalo guide lagi nerangin sih cuma manggut-manggut...hehehe). Tapi buat saya, negeri ini sekarang lebih cocok disebut sebagai negeri seribu parabola...tiap atap gedung apartemen berserakan parabola milik para penghuni gedung. 

Buat apa tuh parabola? Nah itu enaknya di negeri-negeri Arab ini. Parabola digunakan untuk menangkap siaran televisi dari Arab Saudi sampe Suriah. Terserah mau pilih saluran yang mana. Kalau saya, karena ga bisa bahasa Arab (agak males juga belajar..) maka saya pilih saluran yang berbahasa Inggris. Enaknya lagi, film-film barat yang diputar di stasiun-stasiun berbahasa Inggris ini lumayan baru-baru. Coba bandingkan dengan stasiun-stasiun TV di Indonesia yang muternya film-film Hollywood jadul...ketika Chuck Norris masih unyu-unyu misalnya...halah! 

Stasiun tivi lain yang berbahasa Arab, setau saya menyiarkan film Arab, pengajian atau ceramah, home shopping, berita lokal, atau nah..ini yang menarik: klip lagu-lagu terbaru. Dan setelah bertempat tinggal sementara di Mesir ini, baru saya tahu..buseeet...penyanyi-penyanyi Arab ini ga kalah seksi klipnya dibanding klip penyanyi barat. Kalo cuma denger CD nya sih dikira biasa ajah..Begitu lihat klipnya..jreng! Sebenernya sih suara mereka rata-rata bagus ditunjang badan seksi (terutama cewek-cewek penyanyi asal Lebanon) dan musik yang ok, sayangnya cengkoknya masih sangat Arab. Kurang bisa diterima kuping saya yang cita rasanya Asia atau barat. Coba bikin lagu yang beneran pop atau jazzy tanpa sentuhan gambus...mungkin saya akan mencoba mendengerkan....hehehe...Sst..kadang saya kepikiran untuk kasih CD penyanyi ini ke grup pengajian ibu saya hahahaha!!! Ntar dipikir lagu religi padahal lagu cinta hohoho..hehehee...

Tapi ada saatnya saya merasa ga suka dengan siaran televisi berbahasa Inggris ini, yaitu pas mereka muter WWF alias banting-bantingan gulat ala Amrik. Syukurlah di Indonesia sudah dilarang, bikin anak-anak pada niru sih. Nah...konon kabarnya di Arab malah disukai tuh acara WWF dengan segala spin-offnya..dari WWF main event, WWE raw dll (ups..apal). Terus ada yang versi Arabnya kayak Al-Batal atau Desert Force. Jiah...bikin kultur kekerasan terus menjadi di gurun pasir deh menurut gue.....

Nah...acara di televisi setempat yang menarik sih acara masak memasak selain film. Jarang sih dipraktikkan, nonton sambil ngiler iya...:) Nah lagi, ternyata setelah membaca surat kabar setempat (bukan yang bahasa Arab ya..koran bahasa Inggris tentu saja), ternyata berkat seringnya acara masak memasak disiarkan, banyak anak muda Mesir yang dulunya kebanyakan bercita-cita jadi dokter atau insinyur (klasik banget..kayak anak Indonesia dulu deh...), banyak yang kemudian banting setir sekolah masak. Ga cuma di dalam negeri, sampe dikejar ke Perancis sono. Kata mereka, ternyata menjadi chef itu adalah menjadi pesohor dengan kategori tersendiri. 

Benar menurut saya, apalagi rata-rata orang Mesir suka makan. Tiap minggu ada aja resto baru dibuka, di daerah tempat saya tinggal, dari yang menyajikan makanan Italia, Lebanon, Mesir sampe makanan Asia dan Amerika Latin. Dan setiap orang kan memang butuh makan, jadi daripada punya gelar teknik tapi ga bisa dapat kerjaan (maklum, angka pengangguran di Mesir di atas 14%), banyaklah anak muda yan memilih jadi chef...celebrity in their own terms and place...Dan saya jadi punya pilihan untuk makan di resto apapun. Jujur, saya ga bisa makan makanan Timur Tengah...ga cocok di lidah. Mending makan cupcake ajah daripada disuruh makan mulukhiyyah...hohoho...

Begitu deh...pengamatan saya pada acara tivi di dunia Arab. Sebagai bonus saya kasih ini:

Semerbak Kopi Indonesia di Mesir

Minggu ini saya mengalami defisit kopi, bawaannya ngantuk mulu sepanjang hari. Padahal, baru minggu lalu mengadakan workshop kopi dengan tema "Indonesian Coffee Culture: Beyond Tradition and Economical Values".  Mungkin karena tenaga abis kali ya...buat mikirin persiapan workshop sekaligus pameran dagang, makanya minggu ini langsung letoy....

Anyway, mengapa saya punya ide untuk mengadakan workshop kopi sekaligus mengajak para importir kopi dari Mesir dan eksportir kopi dari Indonesia untuk ikut pameran di tempat saya hanging out selama 2 tahun ke depan ini? Alasannya sederhana: saya suka kopi, dan langsung hepi kalo di supermarket setempat nemu kopi dari Indonesia. Atau pas nyambangin cafe, dan salah satu menu yang terpampang dalam coffee of the day-nya adalah Toraja Kalosi atau Java Mocca. Tapi, yang paling bikin semangat ngadain workshop adalah setelah saya bertanggung jawab atas keberlangsungan kantor sebelah yang tanggung jawabnya berkisar pada peningkatan ekspor komoditas non-migas dari Indonesia. Nah...baru saya tahu kalo kopi dari Indonesia yang masuk negeri Mesir ini, kebanyakan masih berupa green beans atau powder. Di Mesir, dicampurlah itu kopi dari negeri tercinta dengan kopi dari negeri-negeri lain, dan disuguhkan kepada para konsumen sebagai Turkish Coffee. Atau...dicampur dengan kopi dari negeri-negeri telenovela, terus dilabelin sebagai Brazilian Coffee....Aih.....gondoklah eyke... Oya, workshop juga berfungsi untuk kasih tau ke rakyat Mesir, kalo Indonesia tuh juga bisa memproduksi kopi, biskuit, bahkan rangkaian perawatan kulit dari kopi :)

Singkat cerita, dari workshop itu, saya dapat pengetahuan baru. Ternyata sebagian besar kopi yang diminum bangsa Mesir berasal dari Indonesia, hampir 70% malah, dari seluruh kopi yang beredar di Mesir. Tapi ya itu tadi...ga ada yang tahu kalo mereka minum kopi yang asalnya dari negeri saya. Trus kata pembicara yang telah malang melintang di dunia perkopian Mesir, meskipun kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, namun perdagangan kopi bermula di Jawa. Terus, kalo bicara masalah blending, ternyata tanpa kopi Indonesia yang memiliki body kuat, kopi-kopi dari negeri lain ga akan terasa enaknya jika ga dicampur dengan kopi dari Indonesia. Orang Mesir yang suka kopi dengan foam juga ga akan bisa menikmatinya, tanpa ada campuran kopi dari Indonesia di dalamnya. 

Baca artikel di the Economist tentang kopi, di dalamnya ada penggalan puisi dari abad 17 yang intinya menyatakan bahwa kopi itu bikin seorang jenius makin jenius, bikin pemikiran semakin tajam, dan membuat riang tanpa memabukkan...

Jadi, semakin cintalah saya dengan kopi, apalagi kopi dari Indonesia....Itu sebabnya, saya memilih suvenir kopi dari Indonesia setiap kali melakukan pertemuan dengan mitra dari Mesir....

Gitu deh cerita ringan tentang kopi (ga pake data statistik, meskipun saya tahu, biar ga bosen bacanya..,.). Oya...lagi cari film dokumenter tentang kopi Indonesia, Aroma of Heaven, keren tuh...ada yang sudah punya? :)

Perkembangan Ekonomi Mesir

I.                    Tinjauan Umum

Setelah jatuhnya Hosni Mubarak pada Februari 2011, Mesir memiliki Presiden baru, Mohammed Morsi yang dipilih melalui Pemilu tanggal 24 Juni 2012, sebagai presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokratis. Sebuah konstitusi baru yang disusun oleh dewan konstituante yang didominasi oleh kelompok Islam dan disetujui secara tipis oleh para pemilih pada pertengahan Desember 2012 telah secara dramatis membelah negeri ini. Parlemen baru diharapkan akan dibentuk pada akhir 2013, pasca pemilu April 2013 untuk menggantikan lembaga yang didominasi kelompok Islam yang telah dibubarkan oleh Mahkamah Agung pada Juni 2012. Rakyat Mesir saat ini tengah menunggu selesainya transisi pemerintah yang demokratis, namun masih menghadapi banyak tantangan.

Pertumbuhan PDB riil turun menjadi 2.2% pada penutupan tahun fiskal Juni 2012, dari 5,1% pada 2009/2010, sebelum revolusi. Berlanjutnya instabilitas politik telah melemahkan pemasukan sektor pariwisata dan penanaman modal asing (PMA). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan masih melemah, sekitar 2% pada akhir Juni 2013. Sementara itu, penundaan persetujuan pinjaman sebesar USD 4,8 milyar dari IMF yang memerlukan persyaratan adanya peningkatan pajak dan reformasi subsidi serta PNS, telah mendorong Mesir ke jurang krisis skala besar. Pada akhir Januari 2013, nilai kurs Pound Mesir (EGP) terdepresiasi 12,5% dari nilai awal semenjak revolusi. Pasar memperkirkan bahwa nilai pound akan semakin terdepresiasi, antara EGP 7,0 hingga EGP 7,5 per USD dan pasar gelap penukaran valuta semakin berkembang. Pada Juni 2012, utang domestik Mesir dan defisit fiskal masing-masing mencapai 80,3% dan 10,8%, mempersempit ruang gerak pergerakan fiskal.

Kemiskinan tetap tinggi, sekitar 12,5% penduduk Mesir hidup dengan uang kurang dari USD 1,5/ hari pada 2010/2011. Tingkat buta huruf masih tinggi pada kisaran 27% dan terdapat jurang perbedaan pendapatan yang lebar. Badan statistik Mesir melaporkan bahwa tingkat pengangguran sebesar 12,5% pada triwulan III 2012, meskipun beberapa sumber mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran sesungguhnya diatas 18%. Lebih dari 3,3 juta penduduk Mesir menganggur, sementara tingkat pengangguran untuk usia 20-24 tahun sebesar 46,4%.

Pemerintah melakukan serangkaian langkah untuk menghadapi masalah struktural dan kelembagaan yang melingkupi Mesir. Pemerintah telah mengembangkan program di dalam negeri untuk mereformasi sistem subsidi energy yang tidak efisien dan mempromosikan kebijakan untuk memerangi korupsi, memajukan inklusivitas sosial dan meningkatkan kesempatan yang sama. Meskipun demikian, keengganan pemerintah untuk menerima persyaratan IMF sebelum pemilu April 2013 mencerminkan kesulitan untuk melaksanakan reformasi yang sangat diperlukan namun tidak popular di tengah-tengah masyarakat yang sangat terbelah.

Di tingkat sektoral, penyumbang utama pertumbuhan PDB pada 2011/2012 adalah pertanian (pertumbuhan 2,9%, 14,8% dari PDB), konstruksi (tumbuh 3,3%, 4,6% dari PDB), telekomunikasi (tumbuh 5,2%, 4,4% dari PDB) dan real estate (tumbuh 3,2%, 2,9% dari PDB). Kebalikannya, kinerja yang buruk di sektor manufaktur dan pariwisata, yang hanya tumbuh masing-masing 0,7% dan 2,3%, melemahkan pertumbuhan PDB pada 2011/2012; dimana sebelum revolusi pada 2009/2010, sektor ini mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 5,1% dan 12%.

Pendapatan yang bersumber dari luar negeri mengalami penurunan akibat perlemahan ekonomi Eropa, yang berdampak pada neraca pembayaran Mesir. Ekspor barang, yang umumnya ke Eropa yang merupakan mitra dagang utama Mesir, menurun sekitar 0,1% menjadi USD 27 milyar pada 2010/2011 dan 2011/2012, lebih dari 8% dibawah pencapaian pada 2007/2008. Pariwisata terkena dampak paling hebat dari instabilitas politik, masalah keamanan dan penyerangan di perbatasan di Sinai. Sebagai hasilnya, pendapatan dari pariwisata menurun sebesar 11% menjadi USD 9,4 milyar (3,1% dari PDB) pada 2011/2012. Pendapatan dari Terusan Suez tetap stabil pada kisaran USD 5 milyar (2,1% dari PDB) pada 2010/2011 dan 2011/2012, yang merupakan perkembangan yang cukup positif mengingat terdapatnya kecenderungan penurunan pendapatan dari terusan pada empat tahun fiskal sebelumnya.

Aliran bersih PMA menurun dalam 4 tahun berturut-turut,  menjadi sekitar USD 2,1 milyar (0,8% dari PDB) pada 2010/2011 dan 2011/2012, turun dari masa puncak sebesar USD 13,2 milyar (8% dari PDB) pada 2007/2008 sebelum krisis keuangan global. Pada 2011/2012, transfer pribadi bersih (utamanya dari remitansi para pekerja Mesir di luar negeri) berjumlah USD 18 milyar (7% dari PDB), naik 43% dari tahun fiskal sebelumnya. Remitansi dari para pekerja Mesir di luar negeri ini cenderung terus meningkat sejak 2007/2008. Total investasi (diluar perubahan portofolio) mencapai USD 39 milyar (15,3% dari PDB) pada 2011/2012. Minyak mentah dan gas alam menarik paling banyak investasi (diperkirakan sebesar 25% dari seluruh nilai investasi), diikuti oleh transportasi dan komunikasi (19%), perumahan dan real estate (16,7%). Produk bahan bakar dan manufaktur menarik 8,7% dari keseluruhan investasi, sementara sektor jasa kesehatan dan pendidikan hanya menyumbang masing-masing 1,6% dan 2,4%.

Ekonomi menderita akibat ketidakpastian iklim karena krisis politik yang semakin dalam dan adu kekuatan antara eksekutif dan yudikatif kian memburuk. Peningkatan pajak dan langkah pengetatan yang krusial yang menjadi persyaratan pinjaman IMF ditunda karena terjadinya protes politik akibat keputusan Presiden Morsi untuk mempercepat implementasi konstitusi baru. Meskipun penyesuaian tersebut dapat mengurangi tekanan domestik, namun penundaan berarti bahwa Mesri akan berlanjut menjadi wilayah yang tidak menarik untuk PMA. Apalagi ekonomi mengalami tekanan akibat tingginya tingkat suku bunga obligasi pemerintah: tingkat suku bunga utang jangka pendek 3 bulan pemerintah (T-bill)  naik menjadi rata-rata bulanan 13,1% pada Juni 2012, dari 11,5% pada tahun sebelumnya. Tingkat suku bunga yang tinggi ini sebagian menjadi penyebab naiknya defisit fiskal pada tingkat yang tak berkesinambungan. Lebih jauh lagi, krisis valuta asing juga membayangi. Cadangan devisa bersih Mesir turun pada level kritis yang hampir tidak dapat menutup impor untuk tiga bulan (akhir Januari 2013 sebesar USD 13,6 milyar). Pada bulan Januari 2013, Qatar membantu mendongkrak EGP dengan meminjamkan dana sebesar USD 2,5 milyar sebagai tambahan paket finansial yang berjumlah sama sebelumnya. Meskipun demikian, Bank Sentral Mesir (CBE) kehilangan cadangan devisa sebesar USD 20 milyar pada tahun fiskal 2010/11 dan 2011/12 untuk membantu valuta setempat. CBE memiliki pilihan terbatas saat berupaya untuk mengendalikan laju depresiasi EGP.

II.                  Kebijakan Moneter

Sejak 2004, Mesir menerapkan rezim nilai tukar mengambang yang bertujuan untuk menjaga nilai tukar EGP 6/1 USD. Dengan terjadinya krisis politik, kebijakan ini semakin sulit untuk dijaga karena dihadapkan pada turunnya secara tajam pendapatan dalam valuta asing dan aliran modal masuk. Sebagai akibatnya, pada Januari 2013, nilai tukar jatuh menjadi EGP 6,5 untuk USD 1, dan cadangan devisa dalam valuta asing (yang digunakan CBE untuk menyokong nilai tukar) turun pada akhir Januari 2012 menjadi USD 13,6 milyar dari USD 26,6 milyar pada Juni 2011.

Tingkat inflasi y.o.y. (headline) yang diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen perkotaan melambat dari 11,8% pada Juni 2011 menjadi 4,66% pada Desember 2012 karena aktivitas ekonomi terus berkontraksi akibat kekacauan politik. Inflasi inti (core) juga turun dari 8,94% y.o.y. menjadi 4,44% untuk periode yang sama. Namun demikian, bank sentral memprediksi adanya penyumbatan suplai makanan dan butane serta gangguan terhadap jalur distribusi produk makanan karena adanya resiko inflasi dan ingin mengambil peran lebih aktif untuk menanggulanginya. Dalam hal ini, CBE membentuk kelompok inter kementerian untuk mengurusi inflasi dengan mandate menangani secara langsung penyebab struktural inflasi.

III.                III. Kerja Sama Ekonomi, Integrasi Regional dan Perdagangan

Defisit perdagangan Mesir meningkat sedikit dari USD 27,1 milyar (11,8% dari PDB) pada 2010/11 menjadi USD 31,7 milyar (9,2% dari PDB) pada 2011/2012, dan tidak lagi diimbangi oleh penerimaan dari sektor investasi dan pariwisata yang menurun. Didorong oleh depresiasi EGP dan (meskipun sudah mulai muncul reformasi) sistem subsidi yang tidak fleksibel untuk bahan bakar dan makanan, telah menggelembungkan impor hingga USD 58,7 milyar, naik 8,5% dari tahun sebelumnya, yang terus menjadi faktor pendorong terjadinya defisit. Secara keseluruhan pertumbuhan ekspor tidak meningkat, karena total ekspor pada tahun 2011 dan 2012 adalah USD 27 milyar. Diantara jumlah tersebut, ekspor non migas menurun dan ekspor migas meningkat. Neraca perdagangan jasa positif (USD 5,4 milyar) namun terus menunjukkan trend penurunan dari USD 10,3 milyar pada 2009/2010 dan USD 7,9 milyar pada 2010/11. Faktor pendorong penurunan tersebut adalah penurunan pendapatan dari pariwisata dan investasi. Defisit neraca berjalan melebar dari sebesar 2,6% dari PDB pada tahun 2011 menjadi 3,3% pada 2012.

Uni Eropa (UE) tetap menjadi mitra dagang utama Mesir, menyerap USD 11 milyar ekspor Mesir sementara Mesir mengimpor sebesar USD 19,3 milyar dari UE pada 2011/12. Diantara negara-negara UE, Italia merupakan mitra dagang terbesar Mesir yaitu 20,7% dari barang ekspor UE. Antara 2007/08 dan 2010/11, tercatat bahwa dari total nilai perdagangan luar negeri Mesir, 36%  adalah dengan UE, 10% dengan AS, 20% dari kawasan Arab dan Asia, sementara Afrika hanya mencatat 2% ekspor dan 1% impor. Semenjak revolusi, otoritas terkait telah meningkatkan upaya-upaya untuk menaikkan partisipasi sektor swasta Mesir dalam proyek-proyek infrastruktur di seluruh Afrika dan mendukung inisiatif pelatihan dan capacity building di benua tersebut.

Investasi mengalami penurunan karena larinya modal jangka pendek dan panjang. Investasi portofolio bersih mengalami neraca negative tahun 2011/2012 sebesar USD 5 milyar. Neraca PMA bersih tetap di posisi positif sebesar USD 2 milyar (0,8% PDB), namun modal keluar telah berlipat dua sejak dua tahun belakangan sebesar USD 9,7 milyar, dibandingkan dengan modal masuk sebesar USD 11,8 milyar. EU merupakan wilayah yang paling banyak berinvestasi di Mesir, yaitu sebesar 82% dari total investasi di Mesir pada 2011/2012.

IV.               IV.  Sektor Swasta

Sektor swasta menyumbang pertumbuhan sebesar 62% dari PDB dan mempekerjakan 70% dari total angkatan kerja Mesir dalam lima tahun terakhir. Sebelum revolusi, Mesir mengalami birokrasi yang sangat membebani, korupsi dan kompetisi yang tidak memadia di banyak sektor. Terdapat favoritisme, kurangnya keterbukaan, dan proteksi terhadap segmen pasar.  Sebagai konsekuensinya, salah satu tuntutan revolusi adalah perombakan besar-besaran hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta. Meskipun krusial untuk daya saing Mesir dalam jangka panjang, tuntutan ini telah menghubungkan hubungan pemerintah-dunia usaha kepada proses politik dan transisi hukum yang panjang, yang mengakibatkan ketidakpastian yang menyebar luas dan investasi sektor swasta yang tidak meyakinkan.

Standar pengukuran daya saing mencerminkan permasalahan dan ketidakpastian di atas. Mesir berada di peringkat 107 dari 146 negara berdasarkan Indeks Daya Saing Global dari World Economic Forum tahun 2012/13, turun dari peringkat 81 pada tahun 2010/11. Laporan Doing Business 2013 dari Bank Dunia menempatkan Mesir di posisi 109 dari 183 negara, turun dari peringkat 108 pada tahun 2011, namun naik dari peringkat 110 pada tahun 2012. Kepastian jaminan kontrak dan kapasitas untuk menjalankan kontrak tersebut berdasarkan sistem hukum, menjadi salah satu concern utama. Mesir berada di peringkat 144 dari 184 negara untuk sub-indeks “pelaksanaan kontrak”. Kelemahan utama lainnya adalah dalam hal pembayaran pajak (peringkat 145), berhubungan dengan izin konstruksi (peringkat 155), dan penyelesaian kebangkrutan (peringkat 137). Mesir paling banyak mendapatkan keluhan mengenai praktik korupsi sebagai penghambat utama dalam berbisnis. Customs clearance telah diperpendek, meskipun persepsi yang diasosiasikan dengan fasilitasi perdagangan tetap negatif. Prosedur impor dan ekspor masih menghabiskan banyak waktu pada tahun 2011 (12 hari untuk tiap tahapan prosedur, menurut Doing Business 2012).

Semenjak revolusi, beberapa langkah telah dilakukan untuk mengubah situasi yang tercermin dari beberapa indikator. Sejumlah besar penyelidikan korupsi telah dimulai, dan beberapa dakwaan terhadap para pebisnis dan mantan pejabat tinggi dan menteri telah dilakukan. Beberapa alokasi tanah yang dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya melalui kontrak langsung telah ditarik, dan privatisasi beberapa perusahaan BUMN di bidang perminyakan dan manufaktur telah ditarik. Komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan para investor diperkirakan akan menghasilkan USD 3,3 milyar pada akhir 2013. Sebagai tambahan, konstitusi baru mengamanatkan pembentukan komisi anti korupsi nasional.

V.                  V.  Manajemen Sektor Publik, Kelembagaan dan Reformasi

Untuk mengubah sektor publik di Mesir dengan mentransformasikannya dari penyedia lapangan kerja skala besar pasca sosialisme dengan kehadirannya di hampir semua bagian ekonomi menuju pengaturan yang modern, efisien dan berorientasi pada layanan merupakan salah satu tantangan yang paling penting dan sulit yang harus dihadapi oleh pemerintah. Mesir memiliki PNS dalam jumlah besar yang tidak efisien dan bergaji rendah yang berada di bawah tekanan politik. Dalam jangka panjang, ukuran administrasi publik akan dikendalikan dengan menggantikan hanya yang pensiun. Meskipun demikian, pemerintah pasca revolusi tetap menggunakan sektor publik sebagai alat untuk menangani tekanan sosial dan tuntutan penciptaan lapangan kerja, termasuk peningkatan upah minimum, dan membuat upaya reformasi di masa mendatang semakin sulit. Sektor publik Mesir mempekerjakan sekitar 5,8 juta orang, dengan tambahan sekitar 0,5 juta pekerja tidak tetap.

Mesir memiliki BUMN paling banyak, diatas rata-rata negara berkembang. Banyak diantara BUMN ini yang kelebihan staf dan kekurangan peralatan, memerlukan investasi dan pengurangan staf jika ingin lebih kompetitif. Sebagai tambahan, militer Mesir memegang sejumlah besar saham di BUMN, namun tidak banyak yang tahu mengenai produktivitas perusahaan ini. Privatisasi, yang dapat mengubah perusahaan-perusahaan ini, terhambat oleh warisan kasus-kasus korupsi proyek-proyek privatisasi masa lalu (era Mubarak). Konstitusi baru secara eksplisit menyatakan akan sulit untuk menjual aset negara.

Desentralisasi dapat membantu penanganan sektor publik menjadi lebih efisien. Strategi nasional untuk desentralisasi, diluncurkan pada Juli 2009, didasarkan pada kepastian hak dari masyarakat setempat untuk memutuskan kebutuhan dan prioritas mereka. Kementerian keuangan mengembangkan rencana desentralisasi, namun saat ini masyarakat setempat tidak memiliki otoritas untuk mendapatkan pendapatan atau menciptakan sumber pendapatan untuk mereka sendiri.

Dalam menjalankan konstitusi baru, Mesir telah melakukan langkah pertama dalam proses yang melelahkan untuk mengubah rerangka kerja kelembagaan politik, sosial dan ekonomi. Di masa mendatang, sangat diperlukan tindakan pemerintah untuk bekerja berdasar kemitraan dengan masyarakat madani yang diberdayakan, dan aktor-aktor individu untuk membangun lembaga yang lebih akuntabel yang menyediakan layanan umum mendasar dan penegakan hukum. 

(Sumber: AfDB dan sumber-sumber lain)

Rabun Dekat "Just Cause"

Kali ini saya mau menyinggung-nyinggung sedikit masalah politik di negeri 1000 parabola. Bukan mau ngomongin seperti halnya para ahli politik lain, tapi hendak saya kaitkan dengan negeri saya dan orang-orangnya.

Negeri saya yang nun jauh di sana, kalau terbang ke negeri 1000 parabola butuh waktu hampir 12 jam, tiba-tiba riuh rendah saat ada penggulingan pemimpin di negeri 1000 parabola bulan lalu. Yang paling ribut tentu kelompok tertentu yang merasa sealiran dengan pemimpin yang digulingkan. Mereka terus menerus membuat postingan di wall atau memforward isi postingan orang yang isi pokoknya menahbiskan pemimpin terguling sebagai kelompok tertindas yang wajib dibela mati-matian dan mengutuk kelompok lainnya.

Iya sih...memang secara hukum apa yang dilakukan oleh kelompok yang menggulingkan itu salah, ngga mungkin dalam jangka 1 tahun seseorang bisa memperbaiki ekonomi negara yang porak poranda setelah bertahun-tahun salah urus. Tapi, yang dilupakan kelompok pendukung di negeri saya adalah mereka ini bukan pengamat poltik atau ekonomi negara 1000 parabola; mereka tidak mengikuti day to day berita dari negara ini, mereka tidak bicara dengan penduduk negeri 1000 parabola secara langsung. Mereka HANYA mengikuti perkembangan lewat media, yang isinya tentu saja terserah pemilik media, mau dibelokkan ke kanan, kiri, atas bawah, terserah mereka. Parahnya, kelompok pendukung  para pria berjanggut ini seperti pakai kacamata kuda, tidak mau melakukan cek dan ricek sebelum melontarkan makian lewat media sosial atau media apapun yang jadi sarana mereka bersuara.

Saya bukan pembela kelompok lainnya yang menggulingkan kelompok pria berjanggut. Apa yang dilakukan kelompok ini juga salah, lebay banget malah...dikit-dikit menggunakan kekerasan untuk membubarkan lawannya. Jelas itu melanggar HAM. Sementara kelompok pria berjanggut menggunakan taktik baru, pake wanita dan anak-anak untuk aksi protes...ini juga ngaco!! Pokoknya sama kacaunya lah...Kelompok pria berjanggut sibuk konsolidasi kelompok dan tidak mau mendengarkan faksi-faksi lain saat berkuasa, malah cenderung memusatkan kekuasaan di tangan mereka. Memilih menteri yang ga sesuai dengan portofolio pekerjaan, dan melakukan pembentukan opini bahwa semuanya baik-baik saja, padahal negaranya mau kolaps...Lah ya, gimana engga, kalo simpanan uang cuma cukup untuk 2 bulan beli makanan (wong individu aja disarankan punya simpanan hingga 6 bulan di muka, ini negara gitu). Belum lagi simpanan minyak n gandumnya yang sudah SOS tapi dibilang cukup mulu....Nah, kelompok berseragam yang ga sabar dan marah karena disingkirkan padahal sudah merasa menyumbang uang banyak buat bantuin negara, akhirnya menendang kursi kelompok pria berjanggut...duaarrr...jatuhlah para pria berjanggut. Tapi sekali lagi...penggunaan kekerasan untuk membubarkan lawan politik itu yang tidak saya sukai...sudah beratus yang jadi korban pertikaian politik. Saya garis bawahi, PERTIKAIAN POLITIK, bukan masalah agama.

Nah, yang jadi masalah adalah di negeri saya, banyak orang yang menderita rabun dekat, atau bahasa kerennya "just cause myopic". Iya...rabun dekat "just cause", masalahnya ribut mulu ketika negara 1000 parabola lagi meriang dan sibuk berkicau di media sosial membela pemimpin negara lain. Ketika pemimpin negaranya sendiri dihujat...ikutan menghujat. Trus...tangannya mungkin pada gatel angkat celana atau sarung untuk "berperang melawan ketidakadilan yang melanda pria berjanggut", tapi lupa menyingsingkan lengan baju saat sodara-sodaranya di tanah air tertimpa bencana. Rabun dekat kan itu namanya? Yang jauh kelihatan, yang dekat tak tampak di mata.

Pengaruh media memang dahsyat ya? Tapi para penikmatnya musti bersikap cermat, menelaah dan terus mempertanyakan kebenaran dan obyektivitasnya. Oya. sebelum lupa: apa yang diteriakkan kelompok-kelompok orang di negeri saya itu juga berimbas loh pada sodara-sodaranya di negeri 1000 parabola.Kelompok-kelompok di tanah air saya lupa bahwa dunia sudah tidak berbatas sekarang. Saya dengar sendiri keluhan teman-teman yang sedang menuntut ilmu di universitas tertua di negeri 1000 parabola; mereka merasa kuatir tinggal karena ada kelompok masyarakat setempat yang mengawasi mereka. Apa salah mereka? Ini karena aktivitas temen-temen dari negeri tetangga yang menulis berbagai hal di media sosial serta sikap sekelompok petinggi parpol di negara mereka yang mendukung berat salah satu kelompok dan menegasikan kelompok lainnya...sekali lagi, kacamata kuda yang mereka pakai...Rumor bahwa pelajar bertampang melayu akan disweeping jelas mengkuatirkan mereka, padahal mereka tak berpendapat sama sekali atau hanya sekedar berbantah ria diantara kelompok mereka sendiri. Nah...nah...saya tak ingin ini terjadi. Untungnya rakyat negeri 1000 parabola, at least yang saya temui  selama ini bersikap ramah, apalagi saat saya bilang saya dari Indonesia dan Sukarno adalah Presiden saya :)) Ditambah kata-kata Gamal Abdel Nasser dan Sukarno adalah teman...wow....sambutan mereka langsung gegap gempita (nggak sih...saya lebay kali ini). Para senior saya juga berusaha keras meyakinkan teman-teman pelajar agar jangan berpolitik atau memihak siapapun dalam pertengkaran di rumah bernama negara 1000 parabola. Saat bertemu para mitra setempatnya, para senior saya juga meminta agar otoritas setempat menjaga keselamatan mereka. Itu  yang paling penting bagi kami...

Jadi  jika bisa, bantulah kami menjaga keselamatan teman-teman sebangsa setanah air di negeri 1000 parabola dengan tetap menajga obyektivitas, mendukung tugas kami dan tidak memaki-maki atau berpihak di salah satu sisi. Tentunya saya ingin masa tugas saya di negeri 1000 parabola berjalan baik, dan negeri ini damai kembali. Suara siapapun di dalam negeri akan beresonansi di luar negeri...tulisan siapapun di media sosial bisa dengan mudah mempengaruhi dan memiliki persepsi tersendiri bagi tiap orang yang membacanya. Apalagi tulisan di media besar yang memerlukan ketelitian dan kejernihan untuk "read between the lines". Salam....

Aalatuul, Yamiin, Shimal....

Aalatuul, Yamiin, Shimal......

Bulan ini memasuki bulan ketiga saya bertugas di negeri seribu parabola…maaf, sepertinya lebih banyak parabola daripada menara di negeri berperadaban lebih dari 5000 tahun ini. Bagaimana tidak? Diantara gedung-gedung apartemen yang saling berdesakan di kota Kairo,  sempatkanlah mendongak ke puncak-puncaknya, maka anda akan lihat parabola berbagai ukuran saling berhimpitan seperti jamur berdesakan di atas kayu mati di musim hujan. Dengan parabola, hiburan dari negeri-negeri tetangga, kisah-kisah yang masuk berita di sepanjang jazirah Arab dan Afrika Utara bisa ditangkap, dibicarakan, kadang mengundang polemik hingga tingkat nasional. Misalnya saat pemimpin negeri ini yang digulingkan beberapa saat lalu menyerukan pemutusan hubungan dengan negeri seberang yang tengah dilanda perang saudara, dan membiarkan jika ada rakyatnya yang “berjihad” ke sana. 

Tapi saya tak mau bicara politik negeri lain di tulisan ini. Lebih baik saya cerita tentang kehidupan saya yang sangat berbeda dari di Indonesia. Sungguh…kadang pengalaman yang saya lalui sehari-hari bikin ketawa, bikin sebel, bikin gondok…karena sifat manusia dan bangsa memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ambil contoh tentang taksi. Pengalaman saya naik taksi di Jakarta atau Semarang, umumnya menyenangkan. Taksi-taksi merek tertentu dengan meter yang pasti, dengan pengemudi yang tahu arah yang saya ingin tuju, nyaman berpendingin udara, tentu membuat pengalaman naik taksi menyenangkan. Tak jarang saya akan memberikan uang lebih dari meter yang tertera di akhir tujuan. Namun, hal itu jarang terjadi di Kairo. Ada dua jenis taksi di Kairo, hitam yang tidak bermeter, jadi anda musti pintar nego dalam bahasa Arab supaya dapat ongkos murah dan putih yang (seharusnya) nyaman, ga perlu nego dan meternya pasti. Of course, saya memilih naik taksi putih, dengan asumsi pelayanan sama seperti di Jakarta, namun yang saya alami sering bikin sebel bin dongkol. Memang ada beberapa pengemudi yang jujur, tidak memainkan meter taksi dan pengemudinya ramah. Namun tak jarang saya harus menahan gondok. Betapa tidak, ada yang memainkan meter, dengan dahsyatnya, sehingga ongkos dari apartemen ke kantor yang biasanya hanya LE 9 atau 10 menjadi LE 25. Atau yang sengaja tidak menyalakan meter dengan alasan rusak. Belum lagi, meskipun berpendingin, jarang ada taksi yang mau menyalakan AC mobilnya, lebih memilih membuka jendela lebar-lebar, membiarkan debu kota Kairo masuk, bikin penumpang kepanasan pula karena suhu udara Kairo yang panas dan kering. Ada juga yang punya modus menaikkan penumpang (karena lokasi itu jarang taksi), lalu di tengah-tengah jalan tol baru nego harga! Hah….mau marah ga sih?? Atau yang lebih antik, di tengah jalan menuju apartemen, pengemudi menaikkan penumpang lain…serasa naik angkot rasanya kan?? 

Ada lagi pengemudi taksi yang sok tahu dengan arah yang kita tuju, alih-alih nyampe, malah nyasar ga jelas, itupun masih ngeyel bilang kalau itu alamat yang kita tuju. Nah…untuk menghindari pengalaman yang sama terulang, saya akan membawa secarik kertas bertulisan arab mengenai tempat yang saya tuju. Atau…nah, ini untungnya punya banyak teman dan staf yang jago berbahasa Arab: telpon teman, minta dia bicara ke sopir taksi dalam bahasa Arab, tempat yang akan kita tuju. Beres kan….

Nah..nah…apa yang saya ceritakan di atas jangan sampe menghalangi keinginan untuk eksplorasi Kairo dan sekitarnya ya? Banyak tempat wisata yang masuk dalam daftar wajib kunjung. Jadi, caranya, kalau ada taksi yang sepertinya pengemudinya ok, tanyakan no hpnya, jadi next time butuh taksi, tinggal panggil lewat hape. Eh…tapi tetep harus nego harga ya…. 

Oya, kalau memang anda tahu pasti arah yang dituju, kuasai tiga kata ini: lurus, kanan dan kiri dalam bahasa Arab alias aalatuul, yamiin, dan shimal (sorry kalau salah ejaan J). Jangan lupa, kasih pengemudi petunjuk hotel atau bangunan yang paling gampang diketahui yang dekat dengan arah tujuan dan daerahnya, untuk memastikan memang itu tujuan anda. Misalnya saya, karena kantor saya di belakang hotel Four Season, maka saya pastikan saya bicara dengan jelas: Four Season Funduq, Garden City. Ehehehe…karena tampang saya Asia, pengemudi taksi yang berpengalaman langsung tahu pasti kantor saya, pasti yang itu…. :D

****

Perkembangan Politik, Keamanan, dan Ekonomi Somalia

Perkembangan Politik, Keamanan dan Ekonomi Somalia

Somalia terletak di Afrika bagian timur berbatasan dengan Djibouti, Kenya dan Ethiopia serta Teluk Aden dan Samudra Hindia. Luas wilayahnya adalah 637.657 km². Negara ini memperoleh kemerdekaan tanggal 1 Juli 1960 dari hasil penggabungan bekas protektorat Inggris, British Somaliland dan koloni Itali, Somaliland. Presiden pertamanya adalah Aden Abdullah Osman Daar.

Pada tahun 1969, Muhammad Siad Barre menjadi presiden ketiga Somalia setelah menggulingkan Abdi Rashid Ali Shermarke dalam sebuah kudeta berdarah dan menyebabkan terbunuhnya Shermake. Dalam masa  pemerintahannya, Siad Barre mendeklarasikan Somalia sebagai sebuah negara sosialis dan berhasil meraih simpati dari Uni Soviet. Tahun 1977, angkatan bersenjata Somalia berupaya menguasai wilayah Ogaden di Ethiopia yang banyak didiami orang Somalia namun berhasil dipukul mundur oleh Ehiopia yang didukung oleh Kuba dan Uni Soviet.

Tahun 1981, oposisi terhadap Siad Barre menguat setelah dikeluarkannya keputusan untuk mengecualikan anggota klan Mijertyn and Isaaq dari posisi-posisi di pemerintahan dan mengisinya dengan orang-orang dari klannya sendiri yaitu klan Marehan. Gabungan milisi-milisi dari berbagai klan berhasil menjatuhkan pemerintahan Siad Barre pada tahun 1991. Namun kekuatan gabungan ini gagal menyatukan suara untuk membentuk pemerintahan sehingga terjadilah perebutan kekuasaan antar berbagai klan. Pada masa ini, warlords yang paling berpengaruh dalam perebutan kekuasaan dan menihilkan pemerintahan pusat yang efektif adalah Mohamed Farah Aideed dan Ali Mahdi Mohamed. Tahun 1991, Somaliland bekas protektorat Inggris menyatakan kemerdekaannya, namun tidak mendapatkan pengakuan dan dukungan dari dunia internasional. Pada tahun 1998, wilayah Puntland kemudian menyusul menyatakan otonomi (non kemerdekaan) dan menyerukan perlunya pemerintahan federasi Somalia.

Pada bulan Agustus 2004, dalam upaya ke-14 untuk membentuk pemerintah pusat, parlemen transisi bertemu di Kenya dan sepakat untuk mengangkat Adullahi Yusuf sebagai presiden. Parlemen transisi tidak pernah melakukan pertemuan setelah persidangan di Kenya tersebut hingga tahun 2006 karena kesulitan menentukan dimana lokasi parlemen seharusnya berada. Bulan Juni-Juli 2006, kelompok milisia yang setia kepada Union of Islamic Courts mengambil alih Mogadishu dan bagian selatan Somalia setelah mengalahkan para warlords. UIC merupakan gabungan 11 kelompok berbasis Islam yang didukung Eritrea dan memiliki jargon pembentukan pemerintahan dan hukum syariat di Somalia dan “Pan Somalia”. Kemudian pada bulan September 2006, pemerintah transisional melakukan pembicaraan damai dengan Union of Islamic Courts di Khartoum, Sudan. Pemerintah akhirnya berhasil mengambil alih Mogadishu dari tangan Union of Islamic Courts pada bulan Desember 2006 dengan bantuan tentara Ethiopia. Namun kelompok pemberontak bersenjata melawan balik dan pada tahun 2008 secara efektif berhasil menguasai wilayah selatan Somalia.

Bulan Februari 2007, Dewan Keamanan PBB menyetujui penggelaran pasukan perdamaian dari Uni Afrika (African Union Mission in Somalia/AMISOM) untuk jangka waktu enam bulan. Pasukan tersebut diterjunkan di Mogadishu pada bulan Maret ditengah-tengah sengitnya pertempuran antara pasukan pemerintah dengan pemberontak bersenjata. Al Shabab, diantara kelompok pemberontak bersenjata lainnya merupakan kelompok yang paling berhasil menginternasionalisasikan konflik Somalia. Ditengarai bahwa kelompok ini mendapatkan pasokan senjata dan orang-orangnya dari negara tetangga Eritrea.

Saat ini secara de jure Somalia berada di bawah kendali Federal Transitional Government  (FTG) yang terdiri atas unsur kelompok-kelompok oposisi di Mogadishu, pembagian kekuasaan dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah (AWSJ) dan daerah otonomi Puntland. Secara efektif, FTG hanya menguasai 6 distrik di Mogadishu, setelah pada Januari 2009 pemberontak Al-Shabab berhasil menguasai kota Baidoa yang merupakan wilayah pertahanan terkuat FTG. Pada bulan Februari 2009, FTG mengangkat Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sebagai presiden.

Situasi keamanan di Somalia tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Secara de facto, Somalia merupakan failed state karena pemerintah (FTG) hanya menguasai tidak sampai 25% dari seluruh wilayah Somalia dan tidak dapat melaksanakan fungsi utamanya kepada sebagian besar rakyatnya. Berdasarkan pengertian dari British Department for International Development, fungsi-fungsi utama yang tidak dapat dilaksanakan sehingga sebuah negara masuk kategori failed state adalah ketiadaan kendali atas wilayah teritorialnya, keamanan dan rasa aman, kemampuan untuk mengelola sumber-sumber daya umum, pelayanan kebutuhan mendasar, serta kemampuan untuk melindungi dan mendukung rakyat yang paling miskin agar dapat menghidupi dirinya. 

Kondisi Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk Somalia secara keseluruhan adalah 9,12 juta (2008). Bahasa resminya adalah Somali, disamping itu terdapat bahasa Arab, Italia dan Inggris yang digunakan sehari-hari. Secara tradisional, penduduk Somalia terbagi atas beragam klan. Klan-klan utama antara lain Darood, Dir, Hawiye, Isaaq, dan Rahanweyn.

Rakyat Somalia dihadapkan pada ketiadaan pemerintahan pusat yang efektif, perang yang berkepanjangan, dan harus menghadapi serangkaian bencana baik yang diakibatkan oleh perang, maupun kondisi alam. Somalia seringkali menghadapi musim kering yang berkepanjangan sehingga banyak rakyatnya yang mengalami bencana kelaparan. Somalia juga terimbas bencana tsunami yang menghantam pantai dan pulau Hafun tahun 2004. Bencana tersebut mengakibatkan ratusan orang tewas dan puluhan ribu orang lainnya kehilangan tempat tinggalnya.

Perang yang berkepanjangan juga telah mengakibatkan jutaan penduduk harus kehilangan rumah tinggalnya karena mengungsi baik di wilayah lain di Somalia maupun ke negara-negara tetangga. Menurut laporan PBB, sekitar 50% dari jumlah keseluruhan penduduk Somalia akan membutuhkan bantuan hingga tahun 2010. Perang telah mengakibatkan adanya Internally Displaced People (IDP) yang diperkirakan mencapai 1,55 juta (Januari 2010), antara lain tersebar di Puntland 104.000 orang), Somaliland 67.000 orang), dan bagian tengah/selatan Somalia (1,38 juta orang). Negara-negara sekitar yang menjadi pelarian pengungsi dari Somalia antara lain Kenya, Tanzania, Uganda dan Ethiopia. Bahkan ada diantara para pengungsi tersebut yang nekat menyeberangi teluk Aden dari bagian utara Somalia menuju Yaman. Menurut catatan UNHCR (Januari 2010), sekitar 162.700 penduduk Somalia mengungsi di Yaman, 4.800 orang di Eritrea, 10.600 orang di Djibouti, 59.000 orang di Ethiopia, 309.100 di Kenya, 11.700 di Uganda dan 2.900 di Tanzania.

Kondisi keamanan yang buruk terutama di wilayah selatan tengah Somalia, seperti ancaman terhadap staf NGO kemanusiaan tersebut, persepsi dan penerimaan yang bermusuhan dan penuh prasangka buruk terhadap staf serta permintaan “registration fee” dari kelompok bersenjata telah membuat organisasi yang berhubungan dengan pengungsi seperti UNHCR kesulitan untuk membantu kebutuhan mereka. Hingga saat ini, masalah-masalah sosial kemanusiaan yang dihadapi oleh Somalia selain kelaparan adalah masalah kesehatan yang berhubungan dengan jumlah pengungsi dan IDP yang besar, penebangan hutan, overgrazing (jumlah hewan ternak yang tidak sebanding dengan jumlah padang rumput), erosi tanah dan penggurunan.

Masalah lain yang tak kalah peliknya adalah penyebaran ranjau darat di Somalia yang telah memakan korban ribuan jiwa sebagai dampak konflik yang berkepanjangan. Pada saat terjadinya perang dengan Ethiopia pada tahun 1977, ribuan ranjau darat ditanam di perbatasan dengan Ethiopia sepanjang 1.600 km. Diperkirakan sekitar 70% dari keseluruhan jumlah ranjau yang ditanam di Somalia berada di sepanjang perbatasan ini. Ribuan ranjau juga ditanam di wilayah Puntland pada saat terjadinya konflik antara pemberontak bersenjata dengan tentara rezim Siad Barre. Sementara wilayah tengah dan selatan Somalia yang merupakan tempat berkecamuknya konflik saat ini juga menjadi tempat ditanamnya ribuan ranjau darat.

Ranjau darat digunakan sebagai bentuk terror dan digunakan untuk target sipil maupun militer di Somalia. Ranjau digunakan di tanah-tanah pertanian, di seputaran bangunan umum, jalan, reservoir air, dan sebagainya. Akibat persebaran ranjau ini, pertanian dan peternakan yang merupakan tulang punggung perekonomian Somalia tidak dapat berkembang. Padang rumput-padang rumput dan tempat-tempat minum ternak dipasangi ranjau darat sehingga banyak hewan ternak yang terkena ranjau. Ranjau juga dipasang di tanah-tanah pertanian di sekitar lembah Juba tengah dan bawah, demikian juga halnya dengan akses jalan yang digunakan oleh para petani untuk menuju pasar banyak dipasangi ranjau. Karena ketiadaan keamanan yang memadai di Somalia, hingga saat ini tidak ada tindakan untuk membersihkan ranjau-ranjau tersebut.

Perompakan di Laut

Situasi keamanan di darat yang terus memburuk dan ketiadaan payung hukum yang jelas mengakibatkan vakumnya hukum (lawless) yang berdampak pada situasi keamanan di perairan Somalia. Kondisi yang tidak kondusif ini kemudian dimanfaatkan oleh para nelayan asing untuk mengeksploitasi ikan di perairan Somalia secara besar-besaran. Nelayan lokal Somalia yang sebagian besar adalah nelayan tradisional merasa kalah bersaing. Hal ini kemudian memicu resistensi para nelayan lokal Somalia terhadap keberadaan kapal-kapal nelayan asing yang beroperasi dengan bebas di perairan Somalia karena ketiadaan hukum dan para aparat penegak hukum untuk menindaknya, dan muncul dalam bentuk perompakan laut. Namun pada perkembangannya, motif ini bergeser menjadi upaya untuk mendapatkan uang tebusan dalam jumlah besar. Situasi ini kemudian juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok orang yang disinyalir berasal dari Puntland untuk melakukan perompakan-perompakan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi wilayah Teluk Aden dan khususnya perairan Somalia.

Dari beberapa sumber disebutkan bahwa dengan tidak adanya kontrol terhadap keamanan di wilayah perairan Somalia, beberapa pihak yang disebut sebagai “mafia internasional” memasok perlengkapan persenjataan canggih dan menggunakan orang-orang dari Somaliland dan Puntland untuk melakukan perompakan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi wilayah Somalia. “Mafia internasional” inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai tokoh di belakang layar dari perompakan-perompakan yang terjadi di perairan Somalia. Menurut International Maritime Bureau, sepanjang tahun 2009 telah terjadi 214 kali penyerangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah Somalia dimana 47 diantaranya mengalami pembajakan. Berita terbaru menyatakan bahwa pada sekitar pertengahan Januari 2010, sekelompok pembajak Somalia membebaskan tanker pengangkut minyak berbendera Yunani beserta 28 awak kapalnya setelah menerima tebusan sebesar US$ 5,5 juta. Kapal tersebut telah disandera sejak November 2009 saat melintasi perairan Somalia.

Dalam kasus perompakan kapal ini, beberapa ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing sempat menjadi sandera. Tercatat pembajakan kapal dari berbagai negara yang didalamnya terdapat ABK dari Indonesia di perairan Somalia dan sekitarnya. Nama-nama kapal tersebut adalah Hsin Lien Fa No. 36 (dimiliki WN Taiwan, berawak 14 WNI), Dong Won 628 (dimiliki WN Korsel, berawak 9 WNI), Mavuno 2 (dimiliki WN Korsel , berawak 4 WNI), Asmak I (dimiliki WN Oman, berawak 4 WNI), Masindra 7 (dimiliki WN Malaysia, berawak 11 WNI), Longchamp (dimiliki WN Jerman, berawak 1 WNI), Alakrana (dimiliki WN Spanyol, berawak 6 WNI), Kota Wajar (dimiliki WN Singapura, berawak 8 WNI), MT Pramoni (dimiliki WN Norwegia, berawak 17 WNI, dibebaskan 26 Februari 2010) dan MV Sinar Kudus (dimiliki PT. Samudera Indonesia, berawak 20 WNI).

Modus operandi pembajakan dan perompakan ini telah berkembang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di Somalia. Di Haradhere, salah satu kota yang menjadi pusat para perompak di Somalia, para pembajak telah membentuk semacam pasar modal untuk mendanai operasi mereka. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam bentuk uang, senjata, tenaga di laut maupun darat, atau barang-barang lainnya yang berguna dalam mendukung operasi pembajakan ini. Hasil dari sebuah operasi pembajakan akan dibagikan ke seluruh pemegang saham/pemberi modal sesuai dengan porsinya.

Dalam mengatasi masalah pembajakan ini, pada tanggal 26-29 Januari 2009 di Djibouti IMO (International Maritime Organization) yang bernaung di bawah PBB, menyelenggarakan Sub-regional Meeting to Conclude Agreements on Maritime Security, Piracy and Armed Robbery against Ships for States from the Western Indian Ocean, Gulf of Aden and Red Sea areas. Pertemuan ini dihadiri oleh negara-negara pantai di kawasan timur Afrika yaitu Comoros, Djibouti, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Yordania, Kenya, Madagaskar, Maldives, Mauritius, Mozambique, Oman, Saudi Arabia, Seychelles, Somalia, Afrika Selatan, Sudan, Uni Emirat Arab, Tanzania, dan Yaman. Pertemuan tersebut mengakui dampak dari masalah pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal di perairan dimaksud dan para pihak penandatangan menyatakan keinginannya untuk bekerjasama guna menekan pembajakan dan perompakan bersenjata terhadap kapal-kapal. Implementasi dari Djibouti Code of Conduct ini ditujukan untuk peningkatan komunikasi diantara negara-negara peserta dan penguatan kemampuan negara-negara di wilayah tersebut guna mencegah, menahan, dan mengadili para pembajak; meningkatkan kepedulian situasi maritim di wilayah tersebut; serta meningkatkan kemampuan para coast guard setempat di perairan dimaksud. Disamping itu, IMO juga meminta dukungan tambahan dari negara-negara yang dapat menyediakan kapal-kapal perang dan pesawat terbang patroli maritim untuk wilayah Teluk Aden dan Samudra Hindia bagian barat serta menitikberatkan perhatian untuk mengikutsertakan Maritime Rescue Coordination Centres di Mombasa dan Dar es Salaam yang baru saja dibuka untuk berperan serta dalam pemberantasan perompakan di laut. Untuk jangka panjang, IMO akan mempromosikan perlunya tindakan internasional untuk menstabilkan situasi di Somalia melalui DK PBB, UNPOS, UNDP, Contact Group on Piracy off Somalia dan lain-lain.

Dampak perompakan dan pembajakan di laut bagi wilayah Afrika bagian timur adalah tingginya biaya hidup dan semakin banyak warga yang kesulitan mendapatkan bahan pokok sehari-hari. Perompakan menyebabnya terhambatnya pasokan barang kebutuhan ke wilayah ini, dan juga menyebabkan tingginya premi asuransi untuk menutup resiko pengiriman barang melalui wilayah rawan ini.

Peran Serta Masyarakat, Organisasi Regional dan  Internasional

PBB melalui serangkaian badan-badan khususnya seperti WFP, UNDP dan UNHCR hadir di Somalia untuk memberikan bantuan dan dukungan. UNDP misalnya melakukan serangkaian program pelatihan polisi dan program pengurangan kekerasan bersenjata. Sementara WFP dan UNHCR bahu membahu menangani masalah kelaparan yang mengancam para pengungsi dan IDP di tengah-tengah situasi keamanan yang tidak kondusif serta penerimaan yang penuh prasangka buruk dan adanya “fee registration” bagi setiap badan PBB yang akan hadir di Somalia.

Selain badan-badan tersebut, PBB juga hadir melalu UNPOS (United Nations Political Office for Somalia) untuk melakukan capacity building bagi pemerintah, UNSOA (United Nations Support Office for AMISOM) yang bertugas memberikan pelatihan, pembangunan kapasitas dan bantuan-bantuan bagi tentara penjaga perdamaian dari Uni Afrika di Somalia (AMISOM) dan UNMAS (United Nations Mine Action Service) untuk menangani masalah ranjau darat.

Dengan dukungan PBB, Uni Afrika kemudian menggelar pasukan perdamaian untuk Somalia (African Union Mission in Somalia/AMISOM) untuk menggantikan pasukan Ethiopia. Namun dari sekitar 8.000 pasukan AMISOM yang direncanakan, baru digelar 5.200 personel yang sebagian besar berasal dari Uganda dan Burundi. Mengingat keterbatasan sumber daya keuangan dan lain-lainnya, maka hingga kini pasukan AMISOM dinilai belum efektif untuk mendukung terciptanya perdamaian di Somalia. Dalam Resolusi 1910 tanggal 28 Januari 2010, DK PBB memperpanjang otorisasi AMISOM selama 1 tahun hingga tanggal 31 Januari 2011, karena DK memandang Somalia masih membutuhkan keberadaan pasukan perdamaian tersebut. Resolusi juga meminta agar AMISOM meningkatkan kekuatannya hingga 8.000 pasukan sebagaimana direncanakan dan meminta agar AMISOM melanjutkan upaya untuk membantu TFG dalam mengembangkan kepolisian dan security force Somalia. Selain itu, DK meminta negara-negara anggota dan organisasi regional guna memberikan kontribusi terhadap United Nations Trust Fund for AMISOM atau memberikan sumbangan bilateral guna mendukung AMISOM.

Meskipun TFG meminta agar PBB segera menggelar United Nations Peace Keeping Operation (UN-PKO), namun PBB belum memenuhinya hingga Somalia memenuhi persyaratan yang ditetapkan  yaitu pembentukan sebuah persatuan nasional Somalia yang secara inklusif melibatkan pihak-pihak yang ada di luar proses Djibouti, pembentukan operasi Joint Security Force di Mogadishu, implementasi gencatan senjata, pencabutan checkpoint yang illegal dan kontribusi tentara dan kapasitas militer yang memadai dari negara anggota PBB. Menurut PBB, penggelaran UN-PKO sekarang ini memiliki resiko tinggi karena para pihak yang menentang proses perdamaian di Somalia akan memandang misi PBB tersebut sebagai musuh baru, sehingga misi akan menjadi sasaran serangan. Untuk itu Sekjen PBB kemudian menetapkan tiga fase incremental approach di Somalia, yaitu: (i) Memperkuat AMISOM sambil membangun lembaga keamanan Somalia; (ii) Apabila situasi keamanan di Somalia telah cukup kondusif maka PBB akan memperluas keterlibatannya di Somalia namun dengan pendekatan “light footprint” selama 3-4 bulan, (iii) Setelah tahapan (ii) berakhir, maka DK akan mengkaji kembali peranan PBB di Somalia dan memutuskan perlu tidaknya PKO menggantikan AMISOM.

Terkait dengan upaya pemberantasan perompakan di laut, Uni Eropa memperpanjang Atalanta Operation untuk memberantas pembajakan di Samudera Hindia pada tanggal 17 November 2009. Resolusi PBB 1897 tanggal 30 November 2009 memberikan mandat perpanjangan 12 bulan kepada negara-negara dan organisasi regional guna bekerjasama dengan FTG untuk memberantas bajak laut dan perampokan bersenjata.

Pemerintah Somalia (FTG) telah mengidentifikasi beberapa area kunci yang dapat digarap dalam kerjasama internasional. Beberapa bidang kunci tersebut antara lain penciptaan lapangan pekerjaan, layanan-layanan sosial, tugas-tugas transisional, dan rehabilitasi infrastruktur. Di sektor pertanian, WFP telah melakukan pembagian 150 ton bibit wijen, rehabilitasi saluran irigasi, dan pembagian sayur-sayuran. Arab Saudi juga telah melakukan pencabutan terhadap pelarangan ekspor ternak dari Somalia yang mendapatkan sambutan hangat dari pemerintah Somalia.

Sumber daya alam Somalia sebenarnya sangat mencukupi untuk pembangunan negaranya, jika di masa mendatang konflik bersenjata ini berakhir. Perut bumi Somalia mengandung uranium, bijih besi, timah, gypsum, bauksit, tembaga, garam, gas alam dan cadangan minyak bumi yang cukup besar. Di masa depan diperkirakan Somalia dapat menjadi negara pengekspor minyak bumi dari wilayah sub-Sahara Afrika disamping Ethiopia dan Angola.

Namun demikian, di bidang sosial, perlu adanya perhatian bagi para korban ranjau darat, pelatihan fasilitator, pemetaan lokasi-lokasi persebaran ranjau di wilayah selatan dan tengah Somalia, dan pembersihan ranjau-ranjau di seluruh Somalia. Pada saat UNOSOM beroperasi, telah dilakukan pembersihan 32.511 ranjau dan 72.000 UXO (Unexploded Ordinance) di selatan yang dilakukan oleh kontraktor yang disewa oleh UNOSOM dan oleh Rimfire International yang disewa oleh UNHCR dan MSF di wilayah barat laut. Pada saat itu, UNOSOM juga berhasil membersihkan 438 km jalan, 127 km2 wilayah peternakan dan menghancurkan 2.223 ranjau anti personel, 5.300 ranjau anti tank dan 20.150 UXO. UNOSOM berhenti bertugas di Somalia tanggal 31 Maret 1995, dan sejak saat itu operasi pembersihan ranjau berhenti total.

Hal lain di bidang sosial yang tak kalah pentingnya adalah rencana jangka menengah dan panjang untuk melakukan repatriasi, integrasi dan pelatihan-pelatihan bagi para IDP dan pengungsi yang tersebar di Somalia dan negara-negara sekitarnya jika situasi dalam negeri Somalia telah cukup kondusif bagi kembalinya para pengungsi tersebut. Dalam hal ini, peranan berbagai organisasi internasional baik inter-governmental maupun non-governmental sangat diperlukan.

Bantuan para donor internasional dalam hal pengelolaan anggaran negara seperti yang tercermin dalam laporan terbaru Sekjen PBB nomor S./2009/684 yang menyatakan bahwa 80% dari anggaran negara sebesar US$ 110,4 juta (2010) bergantung kepada bantuan eksternal. Masalah keamanan dan rasa aman saat ini merupakan hal yang paling penting di Somalia, tercermin dari pembagian anggaran negaranya, dimana 50% digunakan untuk pembayaran gaji national security forces. Sifat anggaran negara seperti ini tentulah tidak sehat kurang berimbang, namun saat ini memang diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Akan tetapi, bantuan internasional akan tetap diperlukan baik berupa kontribusi dana, pelatihan basic services, pemberian bantuan dan pelatihan di bidang pertanian dan peternakan, maupun pelatihan dan pengembangan capacity building bagi semua elemen terkait di Somalia.

Rangkuman

Ditinjau dari sisi politik pemerintahan, Somalia merupakan negara yang saat ini masuk kategori failed state. Dalam hal ini pemerintah pusat (FTG) tidak sepenuhnya menguasai wilayah negaranya dan tidak dapat menyediakan kebutuhan dasar maupun perlindungan bagi warganya. Hanya 6 distrik di ibukota Mogadishu yang berada di bawah kendali pemerintah. Sementara di luar distrik tersebut, kendali berada di tangan para pemberontak bersenjata, atau di tangan pemerintah lokal yang menyatakan kemerdekaan secara sepihak (Somaliland) maupun otonomi tinggi (Puntland) yang berada di luar kendali FTG. Bahkan terdapat kelompok bersenjata (Al-Shaabab) yang menginternasionalisasi konflik dengan menyatakan afiliasinya dengan jaringan teroris Al-Qaeda.

Dari sisi anggaran, Somalia juga bergantung hampir sepenuhnya kepada bantuan dari donor internasional. Tanpa bantuan tersebut, dapat dipastikan bahwa negara beserta elemen-elemen pemerintah tidak akan berfungsi. Ketidakefektifan penggunaan anggaran tercermin dari pembagian anggaran, dimana 50%-nya digunakan untuk menggaji aparat keamanan. Dalam suatu sidang parlemen bahkan beberapa anggota parlemen menolak bersidang karena gaji mereka belum dibayarkan berbulan-bulan. Sementara di sisi eksekutif timbul keretakan antara Presiden dengan PM menyangkut rencana reshuffle kabinet yang belum terselesaikan.

Dari sisi sosial ekonomi, perang sipil yang berkepanjangan telah membuat rakyat Somalia menderita. Sekitar 50% dari jumlah seluruh penduduk Somalia akan bergantung sepenuhnya kepada bantuan dari luar negeri hingga akhir 2010. Sekitar 1,55 juta penduduk menjadi Internally Displaced People sementara jutaan lainnya mengungsi ke beberapa negara sekitar untuk menghindari konflik berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 1991 tersebut. Penderitaan ini masih diperparah dengan adanya penyebaran ranjau di seluruh negeri sebagai bentuk teror tanpa memandang sasaran. Akibatnya, banyak tanah pertanian, peternakan dan jaringan infrastruktur jalan yang riskan untuk dilalui karena menjadi padang ranjau. Para pengungsi tersebut juga harus menghadapi masalah kelaparan, kesehatan, penyakit menular bahkan persekusi berdasarkan gender (di wilayah tengah dan selatan Somalia yang dikuasai kelompok bersenjata).

Ketiadaan payung hukum yang jelas juga berimbas ke laut. Somalia dipandang sebagai sarang bajak laut yang mengincar kapal-kapal berbendera asing yang melintasi Teluk Aden atau Samudera Hindia. Bahkan dalam beberapa peristiwa perompakan, para bajak laut melakukan aksi perompakannya hingga sejauh 1.000 nautical mil jauhnya. Akibat dari maraknya aksi perompakan ini adalah kesulitan pasokan kebutuhan hidup sehari-hari ke wilayah Afrika Timur yang berujung pada meroketnya harga berbagai barang dan tingginya premi asuransi untuk setiap pelayaran yang melintasi wilayah tersebut. Masalah ini juga menjadi masalah lintas batas negara karena para perompak meminta tebusan yang sangat besar bagi kapal-kapal dan para ABK yang mereka sandera. Beberapa negara secara individu maupun melalui organisasi regional telah menyikapi masalah ini dengan mengirimkan armada kapal perangnya ke seputar Teluk Aden dan Samudra Hindia guna memerangi para perompak.

Masyarakat internasional telah memberikan segenap perhatian kepada masalah Somalia ini. Dari sisi kemanusiaan dan pemberdayaan dan peningkatan pembangunan kapasitas, beberapa organisasi yang bernaung di bawah PBB maupun beberapa NGO internasional telah hadir. Namun beragam hambatan seperti penerimaan yang bermusuhan terhadap lembaga-lembaga dimaksud, situasi keamanan yang tidak kondusif serta adanya ‘registration fee’ dalam jumlah besar menjadi penghalang utama beroperasinya mereka di Somalia.

Di sektor sosial ekonomi, Somalia akan membutuhkan bantuan guna merepatriasi, rehabilitasi para IDP dan pengungsi, pembersihan padang ranjau di beberapa bagian negeri, rehabilitasi dan integrasi korban ranjau, pengembangan pembangunan kapasitas di sektor pertanian dan peternakan sebagai tulang punggung perekonomian negara dan rencana pengembangan sumber daya alam lainnya (pertambangan) untuk meningkatkan pendapatan negara.

Di sektor politik dan keamanan, Somalia akan membutuhkan pelatihan bagi polisi dan angkatan bersenjatanya sehingga pada saatnya di saat terjadi penarikan para penjaga perdamaian dari negara-negara lain, Somalia mampu berdiri sendiri. Selain itu, sebagaimana beberapa kasus di negara lainnya, FTG harus memikirkan kemungkinan pengintegrasian bekas-bekas kelompok bersenjata ke dalam angkatan bersenjata atau kepolisian Somalia maupun cara terbaik untuk memerangi kelompok yang berafiliasi dengan jaringan teroris internasional. Untuk masalah disintegrasi, di masa mendatang dapat dipikirkan kemungkinan perundingan dengan Somaliland yang dapat ditengahi oleh negara tertentu atau oleh Uni Afrika. Disamping itu, sesuai dengan himbauan dari PBB, Ethiopia dan Eritrea yang ditengarai memiliki kepentingan terselubung di Somalia hendaknya tidak lagi melakukan campur tangan di Somalia.

Dalam jangka pendek, keamanan dan rasa aman merupakan hal paling krusial yang harus mampu dihadirkan oleh FTG di Somalia. Dukungan pasukan penjaga perdamaian dari Uni Afrika (AMISOM), walaupun terbatas diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut. Setelah prasyarat mendasar ini terpenuhi, maka masyarakat dan donor internasional barulah akan dapat bergerak sepenuhnya sesuai kapasitas yang dimiliki untuk membantu Somalia.