Pentingnya Uni Afrika Bagi Indonesia

I.     Pendahuluan

Afrika adalah sebuah benua yang memiliki bentang politik, sosial dan ekonomi yang beraneka dan saling berkelindan (saling terkait dan berjalin). Tak jarang peristiwa politik di suatu negara di benua tersebut terkait dengan politik yang dijalankan oleh pemerintah negara lain. Konflik yang terjadi di suatu negara juga sering berhubungan dengan dukungan dari negara-negara lain terhadap salah satu faksi atau pihak yang bertikai di negara tersebut.

Kerumitan yang menghadang Afrika ini bukan tanpa dasar. Sejatinya Afrika telah memiliki peradaban Aksum di Ethiopia, Ghana, Mali, dan Zimbabwe di sub Sahara  yang berkembang hampir 1000 tahun yang lalu, sementara Mesir dan Kartago merupakan peradaban besar yang dikenal dunia sejak berabad sebelum masehi. Namun penjajahan Eropa telah mengubah bentang politik Afrika sejak dimulainya kolonisasi Eropa hingga saat ini. Kolonisasi membuat Afrika terpecah ke dalam negara-negara yang dibentuk para kaum kolonial Eropa tanpa mempertimbangkan hubungan dan garis tradisional kesukuan atau kerajaan. Politik klasik kolonialisme devide et impera juga berujung pada seringnya terjadi konflik di berbagai negara di benua ini. Tak jarang setelah merdeka dari para penjajahnya, para elite politik saling bertempur untuk berebut kekuasaan sebagaimana yang dulu dapat disaksikan di Zaire (DRC), Angola, atau Mozambique. Afrika juga menjadi laboratorium dua kubu adidaya selama masa perang dingin. Ethiopia misalnya yang mendapatkan bantuan dari Uni Soviet dan Kuba saat menghadapi serbuan dari Somalia pada tahun 1977 atau Angola yang menjadi kelinci percobaan Amerika Serikat yang dibantu oleh pemerintah apartheid Afrika Selatan dan Zaire untuk menyokong UNITA  dan Uni Soviet yang mendukung MPLA dan mendapat suplai pasukan dan senjata dari Kuba dan RRT.

Mo Ibrahim Foundations[i] membandingkan peringkat kepemerintahan negara-negara Afrika berdasarkan partisipasi (politik dan demokrasi) dan hak asasi manusia, keamanan dan aturan hukum, pembangunan manusia, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.[ii] Negara-negara yang mendapatkan penilaian positif dari Mo Index adalah negara yang relatif maju secara ekonomi dan stabil secara politis seperti Mauritius (82,83), Seychelles (77,13), Botswana(73,59), Afrika Selatan (69,44), Namibia (68,81) dan Sao Tome and Principe (60,23), sementara negara-negara yang masih terlibat dalam konflik, masih labil secara politis dan terbelakang secara ekonomi mendapatkan skor rendah, contohnya Eritrea (36,96), Republik Afrika Tengah (35,00), DRC (33,25), Sudan (33,45), Zimbabwe (31,29), Chad (29,86) dan Somalia (15,24).

Menurut Brookings Institution, terdapat 4 hal yang membebani Afrika untuk maju yaitu jumlah penduduk yang besar, keberagaman penduduk yang terlalu berbeda, kekayaan sumber daya alam yang besar,  dan ukuran geografis yang luas.[iii] Keempat hal ini sepertinya merupakan resep menuju kekacauan bagi negara-negara Afrika. Jika terdapat sebuah negara yang memenuhi tiga atau keempat aspek ini maka umumnya negara tersebut mendapatkan peringkat buruk dalam hal kepemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang masuk kategori ini antara lain adalah Democratic Republic of Congo, Republic of Congo, Ethiopia, Nigeria, Chad, Angola, Kamerun dan Sudan. Tentu saja terdapat beberapa pengecualian seperti Afrika Selatan yang besar secara geografis dengan kekayaan alam yang beraneka namun memiliki kepemerintahan yang baik, dan di sisi sebaliknya terdapat Somalia yang kecil jika diukur dari empat hal tersebut namun menunjukkan nilai paling rendah dalam hal kepemerintahan.

Contoh nyata adalah Sudan dan DRC. Sudan adalah negara terluas di Afrika dengan bentang wilayah 2,5 juta km² dan memiliki perbatasan dengan 8 negara lain. Meskipun jumlah penduduknya tidak besar, namun negara ini memiliki kerumitan dalam hubungan Utara-Selatan-Muslim-Kristen, terbagi atas lebih dari 100 suku yang berbeda-beda dan diberkahi sumber daya alam yang berlimpah, terutama minyak bumi. Demikian juga halnya dengan DRC dengan luas 2,3 juta km² yang merupakan negara ketiga terluas di Afrika dan berbatasan dengan 9 negara dan memiliki sumber daya alam yang beraneka antara lain emas, intan dan cobalt yang menjadi sumber sengketa. Uniknya, sumber daya alam ini tidak menjadi pemicu bagi pemerintah untuk mempergunakannya bagi peningkatan pertumbuhan ekonominya (GDP Sudan per kapita adalah US$ 2.376 sementara DRC adalah US$ 333,8 pada tahun 2009)[iv] namun justru membuat kinerja kepemerintahan menjadi lemah, tidak efektif dan menafikan kesejahteraan penduduknya. Bahkan dalam pandangan ekstrim, sumber daya alam merupakan “kutukan” bagi negara-negara yang memilikinya. Betapa tidak, konflik yang terjadi di beberapa negara Afrika berkepanjangan karena setiap pihak yang bertikai mendapatkan bahan bakar dari sumber daya alam yang berlimpah tersebut untuk membiayai konflik. Contoh nyata dalam hal ini adalah pihak-pihak bertikai di Angola yaitu MPLA (faksi milik Presiden Jose Eduardo Dos Santos yang sekarang berkuasa) dan UNITA (faksi pemberontak pimpinan Jonas Savimbi) yang dimasa perang saudara (1975-2003) masing-masing dapat membeli suplai senjata karena MPLA menguasai cadangan minyak bumi dan UNITA menguasai tambang intan. 

Carut marut problem kepemerintahan yang berimbas dan saling terkait dengan aspek-aspek politik, sosial dan ekonomi inilah yang merupakan hal krusial dan inti yang harus dihadapi dan menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan pengkajian dan pemecahan bagi Uni Afrika. Dalam kerangka berpikir inilah, tulisan ini mencoba untuk mengupas peran seperti apa yang dapat dimainkan oleh Uni Afrika dalam mengatasi problem yang dihadapi oleh sebagian besar anggotanya, bagaimana prospek Satu Afrika yang menjadi tujuan akhir Uni Afrika, dan manfaat apa yang dapat diambil oleh Indonesia sebagai negara peninjau dalam Uni Afrika.

II.   Peran Organisasi Uni Afrika

Lahirnya Uni Afrika didasari oleh keinginan negara-negara Afrika yang memandang perlunya sebuah organisasi yang dapat berperan lebih besar untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh Afrika. Pada tahun 2002, Organisation of African Unity bertransformasi menjadi African Union (Uni Afrika). Transformasi ini sekaligus mengubah prinsip dasar organisasi dari kedaulatan negara dan tidak campur tangan (non-interference) menjadi keinginan untuk melindungi keamanan benua.[v]Prinsip tidak campur tangan yang dianut oleh OAU menjadi sasaran kritik pedas dari berbagai negara maupun organisasi lain karena ketidakmampuannya untuk mengurai dan menangani krisis yang terjadi sepanjang tahun 1990an di Rwanda, Burundi, DRC, Sierra Leone, maupun Somalia. Ketidakefektifan OAU telah memicu sejumlah pemimpin Afrika untuk membentuk sebuah lembaga yang mengacu pada Uni Eropa sebagai model untuk berkumpul di Durban, Afrika Selatan pada tahun 2002 dan mendeklarasikan pendirian Uni Afrika. Sebanyak 53 negara bergabung dalam organisasi tersebut (minus Maroko karena persoalan pengakuan Republik Demokratik Arab Sahrawi oleh AU) dengan markas besar di Addis Ababa, Ethiopia.

A.   Kemampuan Penanganan Konflik dan Penegakan Prinsip Dasar

Tujuan utama AU adalah meningkatkan pembangunan, memberantas kemiskinan, memerangi korupsi dan mengakhiri berbagai konflik di Afrika. Tujuan ini dalam realitasnya memang terasa berat bagi sebuah organisasi baru yang telah sarat dengan berbagai beban dari negara-negara anggotanya, kekurangan dana, dan kekurangan sumber daya yang dibutuhkan. Namun demikian, dalam beberapa kesempatan, AU telah menunjukkan kapabilitasnya terutama dalam hal pemeliharaan perdamaian, meskipun terbilang masih jauh dari kata optimal. Hal ini tercermin dalam upaya AU untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Darfur, Sudan melalui penggelaran pasukan “hibrida” dengan PBB melalui UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur) yang bertugas sebagai penghubung dengan UNMIS (United Nations Mission in Sudan) guna memastikan implementasi Comprehensive Peace Agreement dengan semua pemangku kepentingan dan melengkapi mandat UNMIS.[vi] Uni Afrika juga berperan dalam pemeliharaan perdamaian di Somalia melalui AMISOM (African Union Mission in Somalia) yang mandatnya dimulai sejak Februari 2007.

Peran ini merupakan sebuah loncatan besar karena AU merupakan satu-satunya organisasi yang secara eksplisit mengakui hak untuk melakukan intervensi ke dalam negara anggotanya atas dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia.[vii] Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa “negara-negara berdaulat memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara mereka dari bencana yang tak terhindarkan—dari pembunuhan masal dan pemerkosaan, dari kelaparan—namun jika mereka tidak bersedia atau tidak dapat melakukannya, maka tanggung jawab tersebut harus dipikul oleh komunitas negara-negara yang lebih luas”.[viii]  Hal ini tercermin dalam pasal 4 ayat (h) Konstitusi AU yang intinya menyatakan bahwa AU memiliki hak untuk melakukan intervensi ke negara anggotanya berdasarkan keputusan Sidang Umum dalam hal terjadinya situasi yang mendesak yaitu kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[ix] Organ AU yang memiliki wewenang untuk melakukan intervensi adalah Peace and Security Council (PSC) yang dibentuk tahun 2003 dan beranggotakan 15 negara yang dipilih untuk masa jabatan dua dan tiga tahun dengan hak voting yang sama.

Peran AU dalam pemeliharaan perdamaian ini sering diragukan oleh banyak pihak. Misi AMISOM misalnya mengalami kekurangan dana, kekurangan staf, dan kekurangan sumber daya. Di atas kertas, AU akan menyediakan 8.000 personel untuk AMISOM, namun saat ini baru sekitar 5.200 personel yang sebagian besar dari Uganda dan Burundi yang digelar di Somalia sehingga banyak pihak yang menilai bahwa AMISOM dinilai belum efektif untuk mendukung terciptanya situasi kondusif di Somalia. Namun demikian, PBB menghargai peran aktif AU dalam hal ini dan dalam Resolusi 1910 tanggal 28 Januari 2010, DK PBB memutuskan untuk memperpanjang misi AMISOM hingga 1 tahun kedepan dan menghimbau negara-negara anggota agar dapat menyumbang melalui United Nations Trust Fund for AMISOM atau melakukan sumbangan secara bilateral guna mendukung misi AMISOM tersebut.

Selain konflik di dalam negeri negara anggota seperti Somalia, Sudan, Comoros, dan DRC, AU juga berperan sebagai mediator dalam sengketa atau konflik antar negara anggota. Contohnya adalah dalam sengketa perbatasan Ethiopia-Eritrea yang terjadi semenjak kemerdekaan Eritrea dari Ethiopia tahun 1993 dan memicu perang antar kedua negara yang baru berakhir tahun 2000. Namun demikian, proses perdamaian yang dimediasi AU masih menemui jalan buntu karena keberatan Ethiopia atas penemuan komisi internasional yang mengharuskannya untuk menyerahkan wilayah yang dipandang sensitif bagi Ethiopia. AU juga menjadi mediator dalam sengketa antara Eritrea dan Djibouti mengenai sengketa perbatasan.

Beberapa negara anggota yang telah menandatangani pakta pendirian AU yang salah satu tujuannya adalah memajukan prinsip-prinsip dan kelembagaan yang demokratis  dan good governance[x] jelas-jelas telah melanggar prinsip yang ada tersebut sebagaimana yang terjadi di Zimbabwe, Madagaskar dan Niger. Implementasi prinsip-prinsip dalam konstitusi juga tidak merata di negara-negara anggotanya yang menandakan bahwa ambisi bangunan kelembagaan yang diimpikan oleh AU masih merupakan kerangka kerja di atas kertas dan membutuhkan kerja yang sangat keras agar dapat diwujudkan. Dalam bahasa yang digunakan oleh Jennifer Cooke di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, bangunan kelembagaan ini belum mempunyai kedalaman maupun kapasitas.[xi] Selain itu beberapa tindakan dalam AU masih sedikit banyak bergantung pada figur-figur kunci di Afrika atau dalam AU dan dalam beberapa kesempatan persaingan untuk mendapatkan pengaruh dalam organisasi juga menghambat keefektifan lembaga ini.

Pengakhiran berbagai konflik di Afrika yang menjadi salah satu tujuan utama AU memang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan dana yang tidak sedikit. Sebagai catatan, sebelum AU berdiri dan memutuskan untuk mengambil peran besar dalam misi perdamaian, PBB telah menjalankan 54 kali misi pemeliharaan perdamaian di Afrika sejak tahun 1948. Sejak 2005, pasukan pemelihara perdamaian PBB di Afrika berjumlah 50.000 dari jumlah keseluruhan 65.000 pasukan pemelihara perdamaian yang digelar PBB di seluruh dunia.[xii]  Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa saat ini norma dan aspirasi baru yang dicoba untuk ditegakkan di Afrika tersebut masih berada dalam tahap awal.

Menurut Prof. Robert Collins, terdapat 3 hal yang menentukan sukses tidaknya misi perdamaian. Ketiga hal tersebut adalah misi yang memiliki tujuan dan rencana yang jelas untuk mencapai perdamaian, ketersediaan sumber dana dan personel yang memadai untuk menunjang misi dan komitmen untuk menjalankan misi dengan sungguh-sungguh.[xiii]  Meskipun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berkebalikan dengan pernyataan Prof. Collins, namun AU bertekad untuk membentuk angkatan bersenjata Uni Afrika yang permanen yang disebut sebagai  AU Standby Force sesuai dengan rencana dari PSC. PSC merencanakan untuk memiliki 5-6 brigade yang terdiri atas 3.000-5.000 tentara yang akan bermarkas di seantero Afrika dan mampu merespon setiap gangguan dengan cepat, serta berbicara dalam bahasa yang sama yaitu dalam bahasa Inggris atau Perancis di dalam tingkatan kemiliteran mereka.[xiv] Kendala yang akan terus dihadapi oleh PSC dalam penggelaran pasukan perdamaian Uni Afrika di masa kini dan mendatang nampaknya akan tetap sama: hanya ada beberapa negara Afrika yang mampu mengirimkan pasukan ke negara lain sekaligus menyediakan logistik untuk misi yang berkepanjangan. Contoh negara-negara yang memiliki kemampuan ini adalah Kenya, Uganda, Nigeria dan Afrika Selatan. Dengan situasi seperti ini, maka mau tak mau kesuksesan penggelaran misi perdamaian dalam rangka penegakan prinsip-prinsip dasar AU akan membutuhkan bantuan internasional baik dari segi dana, pelatihan maupun logistik.

B.   Penanganan Masalah Sosial Ekonomi

Di bidang kesehatan, AU telah mengakomodasi the Abuja Declaration on HIV/AIDS, Tuberculosis and other Related Infectious Diseases pada tahun 2001.[xv] Sebagaimana diketahui, HIV/AIDS merupakan salah satu tantangan pembangunan yang harus dihadapi oleh negara-negara Afrika. Melalui deklarasi ini, setidaknya secara politis AU sebagai organisasi regional telah mencoba untuk menghilangkan batasan-batasan politik dan sosial antar negara anggota yang kerap kali menjadi penghambat mobilitas dan aliran sumber daya. Deklarasi juga merupakan pengakuan dari masing-masing pemimpin negara Afrika bahwasanya HIV/AIDS tidak saja merupakan bencana besar di bidang kesehatan namun juga berimbas kepada produktivitas, pembangunan fisik dan sumber daya manusia, serta memiliki pengaruh yang cukup besar bagi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi suatu negara. Deklarasi Abuja merupakan wahana bagi AU untuk melakukan sinergi, harmonisasi kebijakan dan koordinasi regional untuk meningkatkan daya tawar negara-negara Afrika. Daya tawar yang kuat akan diperlukan dalam melakukan negosiasi dana, obat, vaksin, dan jenis-jenis produk farmasi lainnya termasuk infrastruktur pelengkap yang diperlukan guna melakukan penanganan dan pengendalian penyakit vis à vis dunia internasional.

Masalah pengungsi dan Internally Displaced Person (IDP) sebagai akibat yang tak terelakkan dari terjadinya konflik juga menjadi titik perhatian utama Uni Afrika. Tahapan-tahapan dalam pencapaian perdamaian mulai dari peacebuilding, peacekeeping hingga peace consolidation menjadi tantangan tersendiri yang harus ditangani dan dipecahkan oleh Uni Afrika. Konflik dalam eskalasi besar seperti yang terjadi di Sudan Selatan dan Somalia maupun dalam bentuk kekerasan sipil maupun perseteruan antar etnis seperti di Guinea, Nigeria (kota Jos), Uganda, dan DRC menyebabkan jutaan orang tercerabut dari akarnya dan dipaksa untuk meninggalkan rumah dan jaringan kemasyarakatannya. Pengungsi dan IDP sangat rawan terhadap pelanggaran HAM karena statusnya. Pengungsi dan IDP juga berpotensi menyebabkan tekanan besar dan gesekan dengan masyarakat di sekitar kamp penampungan mereka yang dapat berpengaruh terhadap situasi politik, keamanan, sosial dan ekonomi di tingkat lokal hingga ke tingkat nasional, bahkan dapat mempengaruhi hubungan antara negara asal dengan negara penampung pengungsi tersebut. Karena dimensi keterkaitan antara pengungsi dan IDP dengan aspek-aspek kehidupan lainnya sangat rumit dan kompleks, maka solusi terhadap permasalahan tersebut haruslah bersifat multidimensi dengan memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan, hak asasi manusia, pembangunan, aspek sosial ekonomi dan keamanan.

Uni Afrika telah mawas diri terhadap fenomena dan imbas yang ditimbulkan oleh pengungsi dan IDP tersebut. The African Union Convention on the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons telah ditandatangani dalam KTT Khusus Uni Afrika di Kampala, Uganda tanggal 22-23 Oktober 2009.[xvi] Konvensi ini merupakan buah pikiran AU sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan IDP, memfasilitasi solusi berkelanjutan terhadap masalah mereka serta berusaha memastikan bahwa IDP tersebut dapat memiliki hidup yang bermartabat dan produktif. [xvii] Konvensi ini merupakan kerangka yang mewadahi pengakuan Uni Afrika bahwa memang terdapat keterhubungan antara pemajuan perdamaian, keamanan dan pembangunan seluruh benua dengan kebutuhan untuk mencermati, menyimak dan menyelidiki penyebab dasar dari munculnya IDP dan (pengungsi) ini. Dalam hal ini, maka konvensi menjadi bagian dari bangun arsitektur Uni Afrika dalam hal keamanan dan pembangunan selain menjadi titik pusat tanggap regional terhadap krisis kemanusiaan dan HAM yang sering menghinggapi benua ini.[xviii]

Penyelesaian komprehensif terhadap masalah IDP dan pengungsi oleh Uni Afrika juga merupakan bagian integral untuk menyelesaikan konflik. Inisiatif regional dari Uni Afrika memang mutlak diperlukan untuk memetakan kompleksitas masalah IDP dan pengungsi ini. Masalah HIV/AIDS serta beragam penyakit menular juga merupakan salah satu muara yang ditimbulkan karena masalah pengungsi dan IDP. Selain pembentukan konvensi-konvensi dalam bidang sosial ekonomi yang bersifat legally binding, penguatan kapasitas kelembagaan negara-negara Afrika guna mengimplementasikan konvensi tersebut di tingkat lokal dan nasional perlu terus dipantau oleh Uni Afrika.

III.    Prospek Satu Afrika (United States of Africa)

Satu Afrika merupakan sebuah ide yang dicetuskan oleh pemimpin Libya, Moammar Khadafi pada saat berlangsungnya KTT AU ke-9 di Acra, Ghana pada awal Juli 2007. Pendukung Satu Afrika berargumen bahwa pada dasarnya Afrika merupakan sebuah plurinasional yang sempat tersendat dan terputus bangunannya saat terjadinya kolonialisme atas Afrika. Dalam istilah Tshiyembe, plurinasional ini adalah sebuah bangsa sosiologis yang didirikan atas dasar karakteristik yang saling berbagi (agama, kaitan darah, bahasa dan sejarah yang sama) dan keinginan untuk hidup bersama yang merupakan awal mula kebangsaan.[xix] Lebih lanjut Satu Afrika juga menyatakan bahwa bingkai teritorial seperti yang dikenal oleh negara bangsa modern (berdasarkan Concert of Wesphalia) lebih sempit dari konsep Afrika tentang wilayah sebagai bingkai tempat hidup karena menyangkut jejaring, bentuk-bentuk pertukaran dan beragam kenangan yang mengikat orang kepada lingkungan dan tempat di sekitar mereka.[xx]  Ditambahkan pula bahwa dalam sebuah wilayah multinasional, setiap warga negara akan memiliki hak untuk memilih dan meninggalkan pemerintah berdasarkan aturan-aturan umum yang dapat diterima. Dengan demikian, akan terdapat dua jenis kewarganegaraan: kewarganegaraan tunggal pada negara federal multinasional, dan kewarganegaraan ganda pada sebuah negara konfederasi multinasional, mirip dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan Uni Eropa.[xxi]

Konsep dasar Satu Afrika tersebut dapat dikatakan merupakan satu konsep yang ideal, karena mempertimbangkan aspek-aspek keterikatan tradisional dan sosiologis dari bangunan kemasyarakatan yang hendak dibentuk. Namun demikian, mengingat heterogenitas yang teramat sangat dari Afrika ditambah dengan keengganan secara politis yang sangat kuat dari beberapa negara besar yang telah menikmati perannya sebagai big brother di masing-masing wilayah seperti Nigeria untuk Afrika barat dan Afrika Selatan untuk Afrika bagian selatan, maka Satu Afrika kemungkinan akan sulit diwujudkan dalam jangka 5-10 tahun kedepan. Satu Afrika hanya menarik untuk beberapa negara kecil yang dengan sukarela akan bergabung di bawah perlindungan negara lain yang cukup kuat secara politis dan ekonomis, seperti Togo yang jelas menyatakan mendukung Satu Afrika saat dicetuskan oleh Khadafi. Apalagi ditambah dengan “kebiasaan” beberapa negara untuk turut serta dalam urusan politik dalam negeri negara tetangganya yang memicu atau menjadi bagian dari konflik, seperti yang dilakukan Eritrea kepada Sudan dan Somalia, maka tesis dukungan terhadap Satu Afrika juga melemah. Disamping itu, para pendukung Satu Afrika harus memperhitungkan rivalitas yang tersirat diantara para pemimpin Afrika tentang apa, siapa dan dimana pusat kekuasaan Satu Afrika dibentuk akan sangat mempengaruhi keputusan untuk  merealisasikan sebuah negara multinasional Afrika ini. Ketidakpuasan akan keputusan tersebut akan dapat memicu timbulnya konflik baru yang justru membebani Uni Afrika.

IV.    Manfaat Uni Afrika Bagi Indonesia

Indonesia selayaknya dapat memanfaatkan eksistensi Uni Afrika untuk kepentingan nasional Indonesia. Potensi yang dimiliki secara politis dan ekonomis dari organisasi ini sangatlah besar. Dari sisi politik, Uni Afrika merupakan organisasi yang memiliki prinsip dasar untuk menjunjung demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi dan good governance. ­Semangat ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk merangkul Uni Afrika dengan berbagi pengalaman mengenai transformasi dari periode otoritarian semasa Orde Baru menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Peace consolidation yang hendak dilakukan oleh negara-negara Afrika pasca konflik memang akan menghadapi tantangan. Kemiskinan dan ketimpangan sosial terlihat sangat dominan di Afrika. Selain itu, beberapa negara Afrika yang baru saja lepas dari konflik atau yang tengah berkonflik umumnya masih berada pada tahap perekonomian yang belum berkembang. Pertanian umumya masih bersifat subsisten sementara industri masih merupakan infant. Pengungsi atau IDP yang kembali ke negaranya tidak punya banyak pilihan, karena negara juga tidak mampu memberikan pilihan. Banyak negara Afrika pasca konflik belum memiliki prospek rekonstruksi yang cepat ataupun pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena sifat industri yang masih dalam tahap awal tersebut. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa satu dari dua orang Afrika berusia di bawah 14 tahun, sementara di Arika bagian barat, 65% penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Dalam situasi pasca konflik, kelompok umur ini sering terpinggirkan dan rentan untuk direkrut oleh kelompok-kelompok bersenjata untuk menimbulkan kekacauan sipil.[xxii]

Pengidentifikasian akar konflik dan muara konflik yang bersifat multidimensional ditinjau dari sisi ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan juga layak mendapatkan dukungan dari Indonesia. Dalam hal ini, sekali lagi, pengalaman luas yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengakhiri konflik di NAD, Poso, dan Maluku dapat menjadi bekal berguna untuk berbagi pengalaman dan pemberian capacity building dengan negara-negara anggota Uni Afrika dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya konflik. Pengalaman yang dimiliki Indonesia untuk lebih mengedepankan soft power [xxiii]dalam penyelesaian konflik, condong ke arah rekonsiliasi dan menghindari hard power dapat dibagikan kepada Uni Afrika yang beberapa negara anggotanya cenderung menggunakan hard power untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Indonesia dapat memberikan dukungan untuk terciptanya perdamaian yang abadi, legitimate, dan dapat menjadi dasar pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam hal ini, Uni Afrika memang harus terus melakukan apa yang disebut sebagai “positive peace” yaitu (i) melakukan pemulihan pasca perang seperti pembangunan kembali infrastruktur dan ikatan sosial melalui rekonsiliasi, (ii)menangani penyebab-penyebab konflik seperti ketimpangan, diskriminasi, kemiskinan, dan ketidakamanan struktural, (iii) mengurangi kesempatan-kesempatan yang dapat memunculkan konflik, (iv)menciptakan dukungan dan struktur yang berkesinambungan untuk perdamaian dan pembangunan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.[xxiv] Oleh karena itu, dukungan yang diberikan bersifat berkesinambungan, dalam perspektif jangka panjang dan mengaitkan antara aspek keamanan dan pembangunan.

Sebagai sebuah organisasi regional yang besar, Indonesia dapat memanfaatkan Uni Afrika dalam hal pemberian dukungan di fora-fora internasional. Dalam perspektif resiprokal, pemberian dukungan ini akan sangat solid, jika Uni Afrika merasakan benar-benar dukungan yang diberikan oleh Indonesia dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas pembangunan arsitektur regional Afrika yang damai, demokratis dan sesuai prinsip good governance sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi Uni Afrika.

Dari sisi ekonomi, Uni Afrika merupakan gabungan hampir 1 milyar penduduk Afrika yang merupakan pangsa pasar potensial untuk produk-produk ekspor Indonesia. Jika jeli membaca peluang, maka hampir seluruh produk consumer goods dapat diserap oleh pasar Afrika, demikian halnya dengan produk pertanian seperti bibit, pupuk, dan mesin pertanian ringan. Pun untuk produk-produk non konvensional seperti persenjataan ringan, penjinak ranjau, hingga kaki dan tangan palsu dapat dijajaki untuk diekspor ke pasar Afrika. Di sektor jasa, Afrika juga merupakan tempat yang memiliki peluang bagus bagi ekspor jasa Indonesia. Tenaga-tenaga terampil Indonesia memiliki peluang besar untuk berkarya di benua tersebut.

Jika dilihat dari kacamata ekonomi-politik serta menengok Konstitusi Uni Afrika, akan jelas terlihat keinginan Uni Afrika untuk mewujudkan setidaknya pasar tunggal Afrika. Hal tersebut terlihat dari adanya organ African Central Bank dan African Investment Bank yang akan menggunakan Special Drawing Rights (SDR) IMF sebagai account unit sampai terbentuknya mata uang tunggal Afrika. Indonesia patut melihat hal ini sebagai peluang guna memasuki pasar Afrika dengan efisien, antara lain akan memudahkan pekerjaan dunia perbankan terkait dengan ekspor-impor.

Dalam rangka keamanan energi, Afrika selayaknya menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Indonesia dapat melirik Afrika sebagai sumber energi minyak untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, pun perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Afrika untuk kepentingan Indonesia. BRIC (Brazil, Rusia, India, China) telah jauh bergerak di Afrika untuk melakukan diplomasi energi, memberikan bantuan dengan imbal hasil minyak bumi. Memang harus disadari bahwa kemampuan yang dimiliki Indonesia berbeda dengan RRT atau India. Namun, jika kita jeli melihat celah dan peluang, bukan tak mungkin bahwa Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan produk yang dimiliki Indonesia dengan mengetengahkan second track diplomacy sebagai bagian pencapaian kepentingan nasional Indonesia di Afrika.[xxv]  

V.     Penutup   

Uni Afrika merupakan sebuah organisasi regional yang harus menjadi salah satu titik perhatian Indonesia. Memang tidak dapat dipungkiri, karakteristik Uni Afrika yang terdiri atas 53 negara anggota memiliki disparitas tajam dari sisi politis dan ekonomis. Namun terlepas dari masalah tersebut, Uni Afrika selayaknya menjadi salah satu mitra dialog Indonesia, bukan hanya karena jalinan sejarah yang telah berkembang sejak tahun 1955, namun lebih dari itu karena benua Afrika memiliki pesona dan peluang yang harus dapat dimanfaatkan bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Mengingat potensi AU yang besar tersebut dan dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di segala bidang dan tingkatan di Afrika, maka Indonesia perlu menjadi peninjau di AU. Manfaat yang dapat diperoleh Indonesia sebagai peninjau yang terakreditasi adalah dukungan negara-negara Afrika di fora internasional terhadap keutuhan NKRI, khususnya untuk menangkal masalah dan isu separatisme dan terorisme. Selain itu, di fora internasional, Indonesia dapat mengandalkan dukungan dari para anggota Uni Afrika jika akan mencalonkan diri dalam berbagai organisasi internasional.

Indonesia dapat memetik manfaat dengan mendapatkan akses dan informasi faktual serta terkini mengenai isu-isu politik keamanan dan ekonomi yang tengah mengemuka di Afrika dan mendapatkan perhatian dari Uni Afrika jika masuk menjadi peninjau resmi dalam organisasi tersebut. Selain itu, dengan menjadi peninjau terakreditasi, Indonesia dapat mengetahui pandangan resmi Uni Afrika atas berbagai isu global yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menentukan posisi RI. Dalam kerangka hubungan antar wilayah, peningkatan interaksi antara RI dan Uni Afrika akan membuat Indonesia mampu mendapatkan akses mengenai beragam potensi dan peluang kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kerangka AU maupun dengan negara-negara anggota secara bilateral.

Dapatlah disimpulkan bahwa sudah saatnya Indonesia memperluas lingkaran konsentris politik luar negerinya ke benua Afrika, melalui jalinan kerjasama dengan Uni Afrika. Indonesia dapat menjadi patron dengan berbagi pengalaman dan membantu pembangunan kapasitas negara-negara Afrika di bidang demokratisasi, penegakan hukum, dan penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Uni Afrika. Indonesia dapat pula menggunakan second track diplomacy untuk mendukung jalannya pemajuan ekonomi Indonesia. Pada gilirannya, Indonesia dapat memanfaatkan “popularitas” yang dimilikinya di Afrika untuk mendukung posisi Indonesia dalam berbagai fora internasional terutama yang terkait dengan pemajuan kepentingan nasional Indonesia. 

***

LNS

15 March 2010

---

[i] Mo Ibrahim Foundations adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Dr. Mo Ibrahim, seorang entrepreneur komunikasi dari Sudan. Tujuan pendirian yayasan ini antara lain untuk merangsang debat mengenai good governance di Sub-Sahara Afrika. Ibrahim Index of African Governance merupakan indeks yang disusun oleh Mo Ibrahim Foundations bekerjasama dengan Profesor Robert I. Rotberg dan Profesor Rachel Gisselquist dari Kennedy  School of Government, Harvard University.

[ii] www.moibrahimfoundation.org

[iii] Mwangi S. Kimenyi, Africa’s (Large) 4 Problem, www.brookings.edu/opinions/2009/1015_africa_governance, diunduh 5 Maret 2010.

[iv] www.imf.org dan www.africa-union.org/root/au/memberstates/map.htm, diunduh 5 Maret 2010.

[v] Stephanie Hanson, The African Union, http://www.cfr.org/publication/11616/african_union.html, diunduh 4 Maret 2010.

[vi] http://unamid.unmissions.org, diunduh 5 Maret 2010.

[vii] Stephanie Hanson, ibid. AU membuat panduan dasar ini berdasarkan rekomendasi dari International Commission on Intervention and State Sovereignty tahun 2001 yang diberi judul The Responsibility to Protect.

[viii] Ibid.

[ix] Constitutive Act of the African Union

[x] Constitutive Act of the African Union, pasal 3 (g).

[xi] Jennifer Cooke, Options for Strengthening the African Union, Hearing on African Organizations and Institutions, 17 November 2005.

[xii] Esther Pan, African Peacekeeping Operations, www.cfr.org/publication/9333/african_peacekeeping_operation, diunduh 5 Maret 2010.

[xiii] ibid

[xiv] ibid

[xv] http://www.uneca.org/adfIII/docs/HIVAIDS_Statement.doc, diunduh 10 Maret 2010.

[xvi] Andrew Solomon, (Re)Introducing the African Union Convention on the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons, htttp://www.brookings.edu/articles/2010/0217_african_union_solomon, diunduh 4 Maret 2009.

[xvii] Ibid.

[xviii] Ibid.

[xix] Mwayila Tshiyembe, Inventing the Multination: Would a United States of Africa work?, http://mondediplo.com/2000/09/12africa, diunduh 11 Maret 2010.

[xx] ibid

[xxi] ibid

[xxii] UN Office of the Special Adviser on Africa, Peace Consolidation in Africa: Challenges and Opportunities, Desember 2005,  hal. 7.

[xxiii] Soft power menurut Joseph Nye adalah kemampuan untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan melalui jalan lain selain kekerasan.  http://www.huffingtonpost.com/joseph-nye/barack-obama-and-soft-power.html, diunduh 15 Maret 2010.

[xxiv] Ibid.

[xxv] Arifi, Strengthening Indonesia’s Presence in Africa Through Sustainable Economic Approaches, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 19 No. 16, LPM Universitas Padjadjaran, Juni 2009.

Politik Luar Negeri Indonesia di Wilayah Afrika

Politik Luar Negeri Indonesia di Wilayah Afrika

I. Pendahuluan

Afrika adalah sebuah benua yang terbentang seluas 30,2 juta km², merupakan benua terluas kedua setelah Asia. Jumlah penduduk benua ini lebih kurang 1 milyar jiwa dan terbagi atas 54 negara (negara terbaru adalah Sudan Selatan yang merdeka tanggal 9 Juli 2011). Negara terluas di Afrika adalah Aljazair dan yang terkecil adalah Seychelles.

Dari sisi paleoantropologi, Afrika dianggap sebagai wilayah tertua yang dihuni oleh manusia di muka bumi. Bukti-bukti baru juga menunjukkan bahwa seluruh manusia berawal dari benua ini. Afrika juga merupakan ibu peradaban. Tercatat beberapa peradaban tertua dunia seperti Mesir, kekaisaran Aksum di Ethiopia, Kartago di Afrika Utara, dan Nubia di sekitar Sudan dan Mesir. Ghana, Mali, dan Zimbabwe juga menjadi tempat munculnya peradaban lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun, penjajahan Eropa atas wilayah ini telah mengubah lansekap politik benua ini untuk selamanya.

Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa-bangsa Eropa memiliki ketertarikan tersendiri terhadap benua Afrika. Afrika menjadi ajang perebutan pengaruh politik, ekonomi, perebutan sumber daya alam, dan menjadi sumber budak untuk memenuhi kebutuhan perkebunan-perkebunan Eropa yang tengah berkembang. Meskipun penjajahan Eropa atas benua ini berlangsung lebih akhir daripada di Asia atau Amerika Latin, namun berakibat sangat buruk dan merusak Afrika. Proses kolonisasi yang dimulai di akhir abad ke-19 telah menyebabkan Afrika yang secara demografis terbagi atas garis klan dan kesukuan sebagai pemisah menjadi negara-negara yang secara politis berada di bawah pengaruh penjajahnya. Metode klasik penjajahan devide et impera yang dijalankan oleh kaum kolonialis meninggalkan jejak konflik dalam sejarah modern Afrika. Konferensi Berlin 1884-1885 yang disponsori oleh Raja Leopold II dari Belgia secara efektif membagi Afrika berdasarkan wilayah pengaruh negara penjajahnya yang eksis hingga hari ini. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama pemajuan bangsa-bangsa Afrika.

Ada 4 (empat) elemen yang menjadi penghalang pembangunan di Afrika: jumlah penduduk yang besar, perbedaan yang ekstrim diantara penduduknya, kekayaan alam yang melimpah yang sering menjadi sumber konflik, dan ukuran wilayah yang besar. Jika sebuah negara Afrika memiliki tiga atau empat faktor di atas, hampir dapat dipastikan bahwa negara ini akan memiliki kelemahan di sektor ekonomi maupun kepemerintahan. Negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, dan Sudan yang memiliki empat faktor tersebut dan memiliki kelemahan secara ekonomi. Namun perkecualian terjadi pada Afrika Selatan yang memiliki sumber daya alam yang besar namun stabil secara politis dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, sementara Somalia yang wilayahnya kecil dan tidak memiliki sumber daya alam melimpah namun mengalami instabilitas ekonomi dan politik.

Indonesia sebagai sahabat bangsa-bangsa Afrika menginginkan wilayah ini sebagai wilayah yang damai, stabil, dan sejahtera, sejak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika I di Bandung, pada bulan April 1955 hingga saat ini. Afrika adalah “benua masa depan”, yang masih dihinggapi oleh stigma negatif kemiskinan, kelaparan, penyakit menular, perang saudara dan stigma negatif lainnya. Namun, posisi Afrika sebagai sebuah benua yang kaya sumber daya alam dengan jumlah penduduk yang besar tidak mungkin untuk diabaikan. Indonesia berpendirian bahwa Afrika sangat penting dari sisi politik, ekonomi, sosial dan keamanan untuk pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

II. Definisi

Politik Luar Negeri adalah tempat dimana negara sebagai aktor bertindak, bereaksi, dan berinteraksi. Dalam politik luar negeri terdapat dua jenis lingkungan: lingkungan internal/domestik dan lingkungan eksternal/global. Lingkungan domestik akan membentuk latar belakang konteks dimana kebijakan dibuat, seperti sumber daya yang dimiliki sebuah negara, posisi geografisnya dalam hubungannya dengan negara lain, asal dan tingkat perkembangan ekonominya, serta struktur demografinya. Sementara lingkungan eksternal/global adalah tempat dimana politik luar negeri dijalankan. Pelaksanaan politik luar negeri akan melibatkan aktor-aktor lain dan reaksi mereka akan memberikan umpan balik terhadap sistem pembuatan kebijakan. (Penguin Dictionary of International Relations, Graham Evans and Richard Newnham, 1998).

III. Pelaksanaan Polugri di Wilayah Afrika

Berdasarkan definisi politik luar negeri dan upaya-upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia tersebut, maka Indonesia berpandangan bahwa upaya untuk mengikutsertakan Afrika dalam lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia perlu direvitalisasi setelah “terabaikan” selama ini. Diplomasi sebagai salah satu instrumen penting pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terhadap Afrika ditujukan untuk mengembalikan dan menaikkan citra Indonesia di fora internasional; membantu percepatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat; membantu memperkuat persatuan nasional, stabilitas, dan integritas wilayah; serta mempromosikan kerja sama internasional untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan perdamaian dunia.

Afrika merupakan wilayah yang dinamis. Dari segi ekonomi, wilayah ini merupakan salah satu pasar non-tradisional Indonesia yang penting. Bahkan dengan melemahnya pasar tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang akibat perlambatan ekonomi global, Afrika semakin penting bagi ekspor produk Indonesia. Catatan Kementerian Perdagangan memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekspor Indonesia ke Afrika mencatat prestasi fantastis: pada periode Januari-Juni 2011 tumbuh sebesar 53,6%. Meskipun demikian, belum banyak pebisnis Indonesia yang meminati pasar Afrika. Padahal dari catatan McKinsey Global Institute (MGI), pertumbuhan ekonomi Afrika akan melebihi potensi komoditasnya. Berdasarkan perhitungan MGI, akan terjadi lonjakan belanja konsumen di lima kota utama Afrika dalam 10 tahun mendatang. Lagos (Nigeria), Alexandria dan Kairo (Mesir), Cape Town dan Johannesburg (Afrika Selatan) akan diperkirakan akan mencatatkan lonjakan belanja konsumen hingga 25 miliar dollar AS pada tahun 2020.

Beberapa langkah yang telah diambil dalam rangka mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia terhadap Afrika antara lain adalah:

1. Kontribusi Indonesia dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Mesir (UNEF-1957, 1973-1974, 1974-1979); Kongo/Zaire/RDK (UNOC-1960-1961, 1962-1963); Namibia (UNTAG-1989); Somalia (UNOSOM-1992); Mozambique (UNOMOZ-1994); Sierra Leone (1999-2002); Kongo/RDK (MONUC-2003, 2005), Sudan (UNMIS-2008-2011); Liberia (UNMIL-2003-2009)

2. Penawaran kerja sama teknik melalui Kerja Sama Selatan-Selatan terutama di sektor pertanian

3. Kerja sama teknik berupa kursus singkat melalui Kerja Sama Teknik Negara Berkembang (1993-sekarang) dari Pemri kepada negara-negara anggota GNB. Kursus singkat ini bervariasi mulai dari keluarga berencana hingga teknologi penginderaan jarak jauh.

4. Pemberian beasiswa kepada para mahasiswa Afrika untuk belajar di berbagai universitas di Indonesia. Rekam jejak menunjukkan bahwa para alumnus penerima beasiswa tersebut menjadi corong pembawa berita dan citra positif Indonesia di negara asal mereka.

5. Kursus diplomatik bagi para diplomat (tingkat madya dan utama).

6. People to people contact melalui program-program berbasis budaya seperti pengajaran bahasa Indonesia di Universitas Antananarivo, Madagaskar; dan pembangunan perpustakaan Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan dengan bentuk bangunan tradisional Indonesia.

7. Pelaksanaan berbagai forum bisnis untuk mempertemukan dan link and match antara para pebisnis Indonesia dengan para mitra potensialnya di Afrika. Hingga saat ini tercatat beberapa forum bisnis yang telah diselenggarakan antara Indonesia dengan Ethiopia, Afrika Selatan, Kenya, Nigeria, dan Mozambique. Selain itu, untuk mengamati dan merasakan dinamika ekonomi Afrika, telah dilakukan beberapa kali safari bisnis yang melibatkan pelaku bisnis Indonesia ke Ghana, Nigeria, Benin, dan Togo.

Dengan semakin dinamisnya perkembangan di kawasan Afrika, dimana iklim demokratisasi semakin bertumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi yang cukup menjanjikan, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk terus mengeratkan hubungan dengan Afrika, dengan menerjemahkan hubungan baik dari sisi politis menjadi ikatan ekonomi yang nyata dan dapat dirasakan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat.

Namun demikian, disadari masih terdapat tantangan dalam pengembangan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan tersebut. Tantangan ini antara lain adalah masih adanya kerawanan keamanan di beberapa negara Afrika meskipun potensial secara ekonomi; infrastruktur yang masih kurang; basis institusionalitas seperti sistem multipartai dan liberalisasi politik yang masih baru dan rentan, masih kuatnya tarik menarik kepentingan antar klan/faksi/kesukuan dan hubungan minoritas-mayoritas yang rentan terhadap perpecahan di suatu negara.

Pengidentifikasian tantangan dalam pengembangan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Afrika diperlukan agar Indonesia dapat memberikan dukungan bagi pengurangan hambatan dan tantangan tersebut. Indonesia dapat berbagi pengalaman dalam hal demokratisasi, multikulturalisme, penyelesaian konflik horizontal dan penguatan basis institusionalitas bagi mitranya di Afrika.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan polugri di wilayah Afrika, diperlukan hal-hal antara lain:

1. Peningkatan intensitas saling kunjung dan frekuensi dialog antar pemerintah, pebisnis, dan people to people dalam rangka komunikasi, memperdalam pertemanan, dan pemajuan saling pengertian.

2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika, misalnya melalui pertemuan bisnis, pameran dagang, dan sebagainya.

3. Meningkatkan dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara Afrika di PBB dan berbagai sistem multilateral lain dengan melakukan saling dukung serta terus menghimbau komunitas internasional untuk memberikan perhatian lebih kepada masalah perdamaian dan pembangunan di Afrika.

4. Saling berbagi pengalaman dalam hal kepemerintahan dan pembangunan serta memperkuat pertukaran dan kerja sama pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesehatan.

5. Mendukung upaya-upaya negara Afrika bagi pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa serta upaya-upaya untuk meningkatkan pembangunan kapasitas. Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dengan negara-negara Afrika untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

6. Memperkuat solidaritas dan kerja sama dengan negara-negara Afrika di forum internasional dengan melaksanakan pertukaran pandangan secara reguler; mengkoordinasikan posisi dalam berbagai isu internasional dan regional; dan dukungan kerjasama dalam berbagai isu yang terkait dengan kedaulatan negara, integritas teritorial, dan hak asasi manusia.

7. Mendukung upaya-upaya positif yang dilakukan oleh Uni Afrika dan berbagai organisasi sub regional Afrika lainnya serta negara-negara Afrika secara individual untuk menyelesaikan konflik dan menyediakan asistensi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

8. Mempromosikan pertukaran dan kerja sama antara badan-badan penegak hukum dan peradilan untuk membasmi terorisme dan kejahatan transnasional.

9. Mendukung peran positif organisasi-organisasi sub regional untuk mempromosikan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan integrasi di wilayah mereka dan bekerja sama dengan berbagai organisasi tersebut baik secara bilateral maupun melalui NAASP.

IV. Penutup

Afrika merupakan mitra potensial Indonesia yang penting secara politis dan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya energi dan mineral yang masif, Afrika terlalu besar untuk diabaikan. Amerika Serikat, Uni Eropa, China, Brazil dan India adalah beberapa pemain besar dunia yang telah menyadari potensi dan pasar Afrika dan telah menjalin kerja sama erat dengan benua ini untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka. Sementara Turki, Vietnam, dan Malaysia mulai memasuki pasar Afrika dengan kesadaran yang serupa dengan pemain-pemain besar dunia lainnya.

Memandang hal tersebut, sudah saatnyalah Indonesia memperluas lingkaran konsentris politik luar negerinya hingga Afrika. Afrika merupakan benua masa depan yang tak boleh diabaikan jika Indonesia ingin mencapai optimalisasi pelaksanaan politik luar negerinya dan mencapai kepentingan nasionalnya.

--Jakarta, September 2011--

my opinion on IDPs

INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN MYANMAR: A TEST CASE FOR ASEAN AND INDONESIA

I. Background

Forced migration has grown considerably around the world and becoming a major political and social issue in many countries. Most forced migration happened when crises occurs in a country, caused by armed or violent conflict, man-made or natural disaster, persecution or development projects. In that situation, a very large number of people can be uprooted in a very short period of time. Popular usage tends to call them all “refugees”, though in legal terms, refugees are quite a narrow category. The majority of involuntary or forced migrant flee for reasons not explicitly recognized by the international refugee law, while others will flee from their homes but do not cross the internationally recognized state boundary.

This second type is commonly known as Internally Displaced Persons (IDPs). The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (ICRC) estimated that 26 million peoples around the world are internally displaced, mostly because of armed conflict. Most IDPs share the same miseries: driven from their homes and deprived of security, water, sanitary and hygiene, food, livelihood and support from the communities. Some parts of the world are the most common sources of the refugees or IDPs such as Sudan, Democratic Republic of Congo, Sierra Leone, Central African Republic or Somalia in Africa as well as Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, or Myanmar in Asia.

For the purpose of this paper, I would like to narrow down the case of IDPs to Myanmar, home of more than 500.000 IDPs as a result of natural disaster (Cyclone Nargis in May 2008) and persecution against minorities by the government (Chin, Karen, Kachin, Rohingya, Mon and Shan). I would also like to recommend what Indonesia should and ought to do in order to assist the problem at bilateral level as well as at regional level through ASEAN.

II. Analysis

UNHCR defined IDPs as “persons who, as a result of persecution, armed conflict or violence, have been forced to abandon their homes and leave their usual place of residence, and who remain within the borders of their own country’” Although the number of IDPs is higher than refugees, most of them are often without any effective protection or assistance. There are no international legal instruments or institutions specifically designed to protect IDPs, although they are covered by general human rights conventions. The Displacement and Protection Support Section of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) advocates a set of Guiding Principles on Internal Displacement, which summarizes international law in this area, and is designed to encourage governments to adopt appropriate measures.[1] Castles (2005) mentioned that the key problem to protect and grant the rights to IDPs is sovereignty. In international law, IDPs are the responsibility of the national government, yet it is often this very government that has persecuted and displaced them.[2]

Myanmar is a multiethnic country, comprises Burman as majority ethnic group and minorities such as Mon, Shan, Karen, Kachin, and Rohingya. Since the independence from Britain in 1948, the government has to deal with various internal minority conflicts which try to secede from Yangoon. Instead of set up a peaceful dialogue with these various tribes, the government chooses to face them with forces. Minorities have also being the target of repressive government policies which resulted in the thwarting economic development of their traditional areas.

IDPs in Myanmar, particularly minorities are facing the exact situation illustrated by Castles. The government persecutes and denies almost all of their basic rights. IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) reported that the escalation of armed conflict between the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces) and the minority insurgent groups had intensified since June 2009 and forced more than 470.000 people to flee their homes in the Eastern Myanmar.[3] From 1989 to 1995, the government and minorities insurgent groups have agreed to ceasefire. However, the fighting resumed in 2009 when the Tatmadaw planned to integrate those armed groups into Border Guard Forces, and put them under the command of Tatmadaw, which was opposed by these groups.[4]

Extortion, land confiscation, forced labour, false accusation and torture, rape, and the denied citizenship are the most prominent roots of internal displacement. The government (the State Peace and Development Council/SPDC) often uses violent action to confiscate lands and force the inhabitants to move in order to exploit minerals, natural gas, or to build dam as well as to extort the inhabitants as forced labourers, minesweepers or porters[5]. While in the Western area such as in the Arakan State, the predominantly Muslim Rohingya had been facing the denial of citizenship[6], travel restriction and the confiscation of their lands for Tatmadaw farms or businesses which forced them to flee to Bangladesh, India, Middle East, Thailand or Indonesia.

There are mixed response from the region, state or international organization on this matter. The SPDC does not recognize that there are IDPs in Myanmar, let alone the responsibility in preventing and addressing that situation. Since the government is the party instigates the IDPs, the issue becomes politically sensitive, while on the same time they also think that there is no particular international concern needed to be directed to the IDPs in Myanmar. The government also does not grant access to the conflict-affected areas to the international humanitarian organizations and refuses the outside involvement on the IDPs situation.

ASEAN as the inter-governmental organization in South East Asia region, in which Myanmar is also the member, tends to act carefully in order not to infringe the politically sensitive domestic issue in Myanmar. It utilized “constructive engagement” for a while towards Myanmar, hoped that by having a dialogue, maintaining contact and avoiding isolation of the Myanmar junta, it will eventually comprehend its repressive policies, suppression of democracy and tyranny over its citizens. In order to sustain their policy of “constructive engagement”, ASEAN has developed a ‘Principle of Situational Uniqueness’. This principle will encourage ASEAN to consider factors such as demography, culture, history, economic and social condition as well as political environment in addressing human rights situation in its member countries. The ASEAN member states will promote human rights without sacrificing domestic stability and harmony, which themselves impinge directly and crucially on human rights.[7] However, in 2005 for the first time, ASEAN conveyed its concern over the lack of political progress in Myanmar and even persuade Myanmar to abandon its turn to chair ASEAN.

The shift of ASEAN’s policy however, does not change the attitude of the SPDC towards its citizens. Countries which choose to engage Myanmar by pouring investment and doing trade in natural resources such as natural gas, timber and mineral will find that the junta is using the most recent investment and foreign currency reserves not to improve the conditions of the people but to expand its army and militarize the economy even further. To fund these forms of internal repression and military excursions against minorities, the SPDC has sold enormous logging and fishing concessions which have resulted in the systematic destruction of the country’s environment and major problems for the region’s ecological system.[8] Though, it is also crucial to mention that one of the institutional arrangements under the ASEAN Charter is the establishment of the inter-governmental commission on human rights, which principally can be utilized to address the issue of humanitarian situation and IDPs in Myanmar. Moreover, when the Nargis Cyclone devastated Myanmar in 2008, ASEAN in collaboration with the UN and government of Myanmar has established the Recovery Coordination Centre (RCC) to assist the victims from the search and rescue stage to recovery programs both psychologically and socio-economically. In similar manners, ASEAN can utilize RCC mechanism to deal with the IDPs problem.

III. Recommendation

In order to cope with the humanitarian situation in Myanmar, particularly the IDPs situation, there are several recommendations that should be done by Indonesia and ASEAN, as follows:

First, Indonesia should maximize its leverage and position as the Chair of ASEAN in 2011 by calling attention on the humanitarian situation in Myanmar. Indonesia could also suggest utilizing the ASEAN Ministerial Meeting Retreat to talk and engage Myanmar in a less tense atmosphere, rather than in formal meeting such as ASEAN Summit or other venues. In this regard, where the government of Myanmar denies the existence of IDPs within its borders, ASEAN and particularly Indonesia as the champion of human rights in Southeast Asia should offers assistance as part of good faith, as outlined in Principle 25, of the Guiding Principle on Internal Displacement.[9]

Second, Indonesia should also play a more active role in coordinating with the UN-OCHA by strengthening tripartite cooperation of the Recovery Coordination Centre (RCC) in analyzing the humanitarian situation and key priorities to improve the humanitarian situation in Myanmar. The collaboration with the international organization will ensure the continuity of support, the sustainability of fund and the attention to the problem of IDPs and humanitarian situation in Myanmar. It is also important to ensure IDPs access to basic needs such as health care, food, sanitation, and education, something that have been denied by the government of Myanmar for so long. While it is also worth mentioning the importance of de-mining and mine-awareness training as well as part of the RCC mechanism to ensure the safety of civilians in the armed opposition group areas.

Third, ASEAN and Indonesian as well should persuade Myanmar to grant access and guarantee the safety of humanitarian aid workers and organization in assisting the IDPs. Cross border assistance which throughout the years is the primary way to access IDP communities in unstable areas should be sustained in order to assist food, health care, education and the protection of civilians in the areas controlled by armed opposition group. As IDMC suggested, greater efforts are needed to overcome funding, political and logistical constraints facing agencies supporting IDPs, both in Myanmar and from abroad.[10]

Fourth, to strengthen its role as bridge builder in solving conflict, Indonesia could offer programs and activities such as:

· Capacity building and community development to empower minorities as well as society at large in Myanmar.

· Promoting respect for human rights through education, training and monitoring; creating culture of peace through education, prejudice reduction, etc.

· Promoting good governance which include justice improvement, creation of free and fair media, and problem solving workshops where academic facilitators attempt to get conflicting parties to engage in joint analysis of the problem they face.

Finally, it should take into consideration the potential problem of IDPs both for the political and security stability in the region. The IDPs are the potential refugees that could pose increasing burden of support for neighbouring countries. Posing with this possibility, Indonesia together with other ASEAN members should persuade and push further the Myanmar government to seek any peaceful solution without denying or denigrating the humanitarian situation of its citizens as well as to guarantee their safety and dignity as human beings. It is a test case for ASEAN, to assess the cohesiveness, agility, and its pledge for the promotion of human rights in Southeast Asia post-ASEAN Charter.

IV. References

Asis, Maruja M.B., “Recent Trends in International Migration in Asia and the Pacific”, Asia-Pacific Population Journal, December 2005.

Bennett, Jon, “Forced Migration Within National Borders: the IDP Agenda”, Forced Migration Review, January-April 1998.

Castles, Stephen, “Global Perspective on Forced Migration”, Asian and Pacific Migration Journal, 2005.

Christie Kenneth and Denny Roy, The Politics of Human Rights in East Asia, London: Pluto Press, 2001.

Hurst, Lauren, “The Protection and Assistance of Internally Displaced Persons and the Creation of Customary International Law”, Master thesis, University of Ottawa, 2009.

ICRC, “Internally Displaced Persons and International Humanitarian Law”, Advisory Service on International Humanitarian Law, March 2010.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “Myanmar: Increasing Displacement as Fighting Resumes in the East”, report, 29 January 2010.

Mooney, Erin, “Bringing the End Into Sight for Internally Displaced Persons”, Forced Migration Review, 2007.

Peace Way Foundation, The, “IDPs in Burma”, www.burmaissues.org.

The Brookings Institution Project on Internal Displacement, Handbook for Applying the Guiding Principles on Internal Displacement, The Brookings Institutions, Washington, 1999.

United Nations-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Annual Report 2009.

White, Brian et.al. (eds.), Issues in World Politics (2^nd Edition), Hampshire: Palgrave, 2001.

---

[1] Guiding Principles on Internal Displacement was compilation of legal norms to bridge the human rights and humanitarian laws which did not accommodate IDPs. It was the works of Francis Deng, the UN Secretary-General’s Special Representative for IDPs in 1998.

[2] Stephen Castles, “Global Perspective on Forced Migration”, Asian and Pacific Migration Journal, 2005.

[3] Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “Myanmar: Increasing Displacement as Fighting Resumes in the East”, report, 29 January 2010.

[4] Ibid.

[5] The arm forces thousands of civilians to carry their supplies, food and ammunition. They have to work few days of few months without pay, under difficult conditions of disease, malnutrition, highly dangerous terrain, without or little food, and sometimes have to walk in front of soldiers in the mined areas.

[6] In 1982 a Citizenship Act had effectively removed citizenship from this group making them ineligible for basic social services, health and education.

[7] Christie Kenneth and Denny Roy, The Politics of Human Rights in East Asia, London: Pluto Press, 2001, hal. 75.

[8] Ibid, hal. 101.

[9] Principle 25 of Guiding Principles on Internal Displacement:

(1) The primary duty and responsibility for providing humanitarian assistance to internally displaced persons lies with national authorities.

(2) International humanitarian organizations and other appropriate actors have the right to offer their services in support of the internally displaced. Such an offer shall not be regarded as an unfriendly act or an interference in a State's internal affairs and shall be considered in good faith. Consent thereto shall not be arbitrarily withheld, particularly when authorities concerned are unable or unwilling to provide the required humanitarian assistance. http://www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/idp_gp/idp.html, downloaded on 2 November 2010.

[10] Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC),29 January 2010.